Arifin menyatakan, ekspor tembaga diperbolehkan hingga pertengahan tahun depan. Di samping itu, Freeport diminta untuk segera menyelesaikan komitmen pembangunan smelter.
”Sudah (ada keputusan). Boleh (tetap ekspor tembaga). Nah, sampai progresnya komitmennya dia menyelesaikan (smelter) dan dia enggak boleh lebih dari pertengahan tahun depan,” ungkap Arifin mengutip
, Jumat (28/4/2023).
Arifin menjelaskan pembangunan smelter Freeport yang mandek karena pandemi menjadi salah satu pertimbangan ekspor diperbolehkan kembali.
Pasalnya, bila smelter belum selesai dan konsentrat tembaga tak bisa diekspor akan memberikan kerugian besar juga bagi pemerintah karena memiliki porsi saham besar di Freeport.Tanpa smelter, tembaga tak bisa dihilirisasi untuk mendapatkan nilai tambah. Di sisi lain, pemerintah pun bisa kehilangan keuntungan besar dari ekspor tembaga mentah.
”Ya kan kita tahu bahwa dalam pembangunan itu kan terkendala ada pandemi yang menjadi bahan konsiderasi kita. Karena kalau disetop (ekspor tembaga) sama sekali kan juga MIND ID itu sahamnya 51 persen itu Indonesia sudah 51 persen sahamnya. Dampaknya akan lebih banyak ke kita. Jadi ya kita udah cari jalan keluarnya,” papar Arifin.
Murianews, Jakarta – Pemerintah melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menyatakan jika perusahaan Freeport diperbolehkan untuk melakukan ekspor tembaga pada tahun ini. Namun, ekspor boleh dilakukan setelah Juni 2023 nanti.
Arifin menyatakan, ekspor tembaga diperbolehkan hingga pertengahan tahun depan. Di samping itu, Freeport diminta untuk segera menyelesaikan komitmen pembangunan smelter.
”Sudah (ada keputusan). Boleh (tetap ekspor tembaga). Nah, sampai progresnya komitmennya dia menyelesaikan (smelter) dan dia enggak boleh lebih dari pertengahan tahun depan,” ungkap Arifin mengutip
Detik.com, Jumat (28/4/2023).
Baca: Pesan Jokowi Kepada Presiden Berikutnya: Harus Berani Hilirisasi
Arifin menjelaskan pembangunan smelter Freeport yang mandek karena pandemi menjadi salah satu pertimbangan ekspor diperbolehkan kembali.
Pasalnya, bila smelter belum selesai dan konsentrat tembaga tak bisa diekspor akan memberikan kerugian besar juga bagi pemerintah karena memiliki porsi saham besar di Freeport.
Tanpa smelter, tembaga tak bisa dihilirisasi untuk mendapatkan nilai tambah. Di sisi lain, pemerintah pun bisa kehilangan keuntungan besar dari ekspor tembaga mentah.
Baca: Kabar Terbaru dari Jokowi Soal kenaikan BBM Bersubsidi
”Ya kan kita tahu bahwa dalam pembangunan itu kan terkendala ada pandemi yang menjadi bahan konsiderasi kita. Karena kalau disetop (ekspor tembaga) sama sekali kan juga MIND ID itu sahamnya 51 persen itu Indonesia sudah 51 persen sahamnya. Dampaknya akan lebih banyak ke kita. Jadi ya kita udah cari jalan keluarnya,” papar Arifin.
