Yamitema dilaporkan atas dugaan adanya monopoli bisnis di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) yang belakangan menjadi isu liar di media sosial dan masyarakat.
Koordinator Komrad Pancasila Antony Yudha mengatakan, laporan ini dilakukan agar KPK menelusuri adanya dugaan monopoli bisnis di Lapas tersebut.
”Makanya kita datang ke KPK untuk menelusuri apakah dugaan monopoli itu benar adanya,” kata Antony mengutip
, Senin (8/5/2023).
Menurut Antony, informasi itu menyebutkan, beberapa kegiatan perekonomian di lapas seperti pengadaan makanan dan minuman, dilakukan Yayasan Jeera Foundation.
Yayasan itu disebut menjadi bagian dari PT Natur Palas Indonesia yang dimiliki Yasonna dan beroperasi di ratusan lapas.
”Direksinya adalah Yamitema Laoly yang merupakan anak dari Menkumham. Tiap lapas itu berisi ribuan napi, dari pengadaan itu bisa dibayangkan berapa jumlah keuntungan apabila isu-isu itu benar adanya,” tambahnya.Antony berharap KPK mengungkap ada atau tidaknya tindak pidana korupsi dalam dugaan bisnis anak Menkumham di Lapas.Tidak hanya itu, Antony juga meminta Presiden Joko Widodo menonaktifkan Yasonna dari jabatannya sebagai Menkumham. Tujuannya, agar penyelidikan bisa berjalan dan tidak terdapat upaya intervensi untuk menghambat kasus ini.”Kita meminta kepada presiden turun tangan dalam permasalahan ini,” ujar Antony.
Sementara Juru Bicara Penindakan dan Kelembagaan KPK Ali Fikri membenarkan bahwa pihaknya menerima laporan dugaan terkait dugaan monopoli bisnis Yamitema.”Berikutnya pasti kami tindak lanjuti dengan telaah dan verifikasi lebih dahulu. Termasuk apakah menjadi wewenang KPK ataukah tidak,” jelas Ali Fikri.
Murianews, Jakarta – Anak Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly, yakni Yamitema Tirtajaya Laoly, dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). pelapor dalam hal ini adalah Komrad Pancasila.
Yamitema dilaporkan atas dugaan adanya monopoli bisnis di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) yang belakangan menjadi isu liar di media sosial dan masyarakat.
Koordinator Komrad Pancasila Antony Yudha mengatakan, laporan ini dilakukan agar KPK menelusuri adanya dugaan monopoli bisnis di Lapas tersebut.
”Makanya kita datang ke KPK untuk menelusuri apakah dugaan monopoli itu benar adanya,” kata Antony mengutip
Kompas.com, Senin (8/5/2023).
Baca: Andi Arif Ejek Demokrat Kubu KLB Gagal Daftar ke Kemenkumham, Yasonna Laoly: Masih Ada Waktu
Menurut Antony, informasi itu menyebutkan, beberapa kegiatan perekonomian di lapas seperti pengadaan makanan dan minuman, dilakukan Yayasan Jeera Foundation.
Yayasan itu disebut menjadi bagian dari PT Natur Palas Indonesia yang dimiliki Yasonna dan beroperasi di ratusan lapas.
”Direksinya adalah Yamitema Laoly yang merupakan anak dari Menkumham. Tiap lapas itu berisi ribuan napi, dari pengadaan itu bisa dibayangkan berapa jumlah keuntungan apabila isu-isu itu benar adanya,” tambahnya.
Antony berharap KPK mengungkap ada atau tidaknya tindak pidana korupsi dalam dugaan bisnis anak Menkumham di Lapas.
Tidak hanya itu, Antony juga meminta Presiden Joko Widodo menonaktifkan Yasonna dari jabatannya sebagai Menkumham. Tujuannya, agar penyelidikan bisa berjalan dan tidak terdapat upaya intervensi untuk menghambat kasus ini.
”Kita meminta kepada presiden turun tangan dalam permasalahan ini,” ujar Antony.
Baca: Kemenkumham Jateng Larang Lato-Lato Masuk LP ataupun Rutan, Ini Alasannya
Sementara Juru Bicara Penindakan dan Kelembagaan KPK Ali Fikri membenarkan bahwa pihaknya menerima laporan dugaan terkait dugaan monopoli bisnis Yamitema.
”Berikutnya pasti kami tindak lanjuti dengan telaah dan verifikasi lebih dahulu. Termasuk apakah menjadi wewenang KPK ataukah tidak,” jelas Ali Fikri.
