Keputusan ini diambil setelah adanya pelanggaran serius yang dilakukan oleh perguruan tinggi tersebut.
Direktur Kelembagaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi (Diktiristek), Lukman menjelaskan, tindakan ini merupakan langkah tindak lanjut dari 52 pengaduan masyarakat terkait perguruan tinggi yang diterima oleh Kemendikbudristek.
”Sejak 25 Mei 2023, kami telah menerima 52 pengaduan masyarakat yang memicu tindakan hukuman ringan, sedang, berat, hingga akhirnya mencabut izin operasional,” jelas Lukman mengutip
Detik.com, Jumat (26/5/2023).
Baca: Kemendikbudristek Buka Pendaftaran ASN dan PPPKLukman melanjutkan, pelanggaran yang dilakukan oleh perguruan tinggi yang mencabut izin operasionalnya antara lain adalah melakukan pembelajaran fiktif dan praktik jual-beli ijazah.
Selain itu, ada juga kasus penyimpangan pemberian beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) serta perselisihan internal yang mengganggu kondusivitas proses pembelajaran.”Dalam kasus ini, terdapat 23 perguruan tinggi yang izin operasionalnya dicabut karena tidak memenuhi standar pendidikan tinggi, melakukan pembelajaran fiktif, terlibat dalam praktik jual beli ijazah, menyimpang dalam pemberian beasiswa KIP-K, dan adanya perselisihan internal yang merusak proses pembelajaran,” terang Lukman.Untuk membantu mahasiswa, dosen, dan tenaga pendidik yang terdampak pencabutan izin operasional perguruan tinggi, Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) akan melakukan pemindahan ke perguruan tinggi lainnya. Namun, hal ini hanya dapat dilakukan jika terdapat bukti pembelajaran yang otentik.
Baca: Buruan Daftar, Kemendikbudristek Butuh 2,4 Juta Guru untuk 10 Mata Pelajaran”Kami akan memberikan bantuan kepada mahasiswa, dosen, dan tenaga pendidik yang terkena dampak pencabutan izin operasional untuk dipindahkan ke perguruan tinggi lainnya melalui LLDikti, selama terdapat bukti pembelajaran yang otentik,” tambahnya.
Murianews, Jakarta – Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) mengumumkan pencabutan izin operasional terhadap 23 perguruan tinggi. Pencabutan izin tersebut berlaku efektif sejak Kamis (25/5/2025) kemarin.
Keputusan ini diambil setelah adanya pelanggaran serius yang dilakukan oleh perguruan tinggi tersebut.
Direktur Kelembagaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi (Diktiristek), Lukman menjelaskan, tindakan ini merupakan langkah tindak lanjut dari 52 pengaduan masyarakat terkait perguruan tinggi yang diterima oleh Kemendikbudristek.
”Sejak 25 Mei 2023, kami telah menerima 52 pengaduan masyarakat yang memicu tindakan hukuman ringan, sedang, berat, hingga akhirnya mencabut izin operasional,” jelas Lukman mengutip
Detik.com, Jumat (26/5/2023).
Baca: Kemendikbudristek Buka Pendaftaran ASN dan PPPK
Lukman melanjutkan, pelanggaran yang dilakukan oleh perguruan tinggi yang mencabut izin operasionalnya antara lain adalah melakukan pembelajaran fiktif dan praktik jual-beli ijazah.
Selain itu, ada juga kasus penyimpangan pemberian beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) serta perselisihan internal yang mengganggu kondusivitas proses pembelajaran.
”Dalam kasus ini, terdapat 23 perguruan tinggi yang izin operasionalnya dicabut karena tidak memenuhi standar pendidikan tinggi, melakukan pembelajaran fiktif, terlibat dalam praktik jual beli ijazah, menyimpang dalam pemberian beasiswa KIP-K, dan adanya perselisihan internal yang merusak proses pembelajaran,” terang Lukman.
Untuk membantu mahasiswa, dosen, dan tenaga pendidik yang terdampak pencabutan izin operasional perguruan tinggi, Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) akan melakukan pemindahan ke perguruan tinggi lainnya. Namun, hal ini hanya dapat dilakukan jika terdapat bukti pembelajaran yang otentik.
Baca: Buruan Daftar, Kemendikbudristek Butuh 2,4 Juta Guru untuk 10 Mata Pelajaran
”Kami akan memberikan bantuan kepada mahasiswa, dosen, dan tenaga pendidik yang terkena dampak pencabutan izin operasional untuk dipindahkan ke perguruan tinggi lainnya melalui LLDikti, selama terdapat bukti pembelajaran yang otentik,” tambahnya.
