Wakil Ketua KPK Sebut Biaya Politik Tinggi Jadi Biang Kerok Korupsi

Murianews, Jakarta – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata menyebut jika biang kerok terjadinya korupsi di Indonesia salah satunya disebabkan biaya politik yang tinggi dalam pemilihan umum (Pemilu). Sehingga, proses demokrasi justru menjadi transaksi bisnis. Dalam acara Media Gathering Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024 yang diadakan di Hotel Pullman Jakarta pada hari Senin, Alexander menyoroti fakta bahwa para calon kepala daerah harus mengeluarkan modal puluhan miliar rupiah untuk mengikuti pemilihan umum. Menurutnya, tingginya biaya politik ini menyebabkan banyak kepala daerah yang terpilih terjerat kasus korupsi. ”Dalam survei KPK dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), kita melihat bahwa biaya yang dibutuhkan untuk mencalonkan diri sebagai bupati atau wali kota mencapai Rp20-30 miliar,” ujar Alexander mengutip Antaranews.com, Senin (3/7/2023). Baca Juga: Pegawai KPK Terlibat Kasus Disebut Momen Bersih-Bersih Lembaga Namun demikian, menurutnya jumlah biaya politik tersebut tidak menjamin kemenangan para calon kepala daerah dalam kontestasi politik. Menurutnya, calon pemimpin bahkan harus mengeluarkan dana sekitar Rp50-70 miliar untuk memiliki peluang lebih besar meraih kemenangan. Alexander menjelaskan bahwa biaya politik yang harus dikeluarkan juga dipengaruhi oleh kondisi kekayaan sumber daya alam (SDA) di daerah yang akan dipimpin. ”Jika daerah tersebut kaya akan SDA, maka biaya politik yang dikeluarkan akan lebih besar lagi,” jelasnya. Ia juga menekankan bahwa tidak semua biaya politik berasal dari kandidat calon kepala daerah. Menurut survei yang dilakukan oleh KPK dan Kemendagri, sebagian biaya tersebut diperoleh dari sponsor, yang umumnya merupakan pengusaha setempat. ”Hasil survei kami menunjukkan bahwa tidak semua biaya berasal dari kandidat calon, tetapi juga melibatkan sponsor yang kebanyakan adalah pengusaha setempat, terutama pengusaha konstruksi,” ungkapnya. Alexander menambahkan bahwa KPK juga melakukan survei terhadap pengusaha yang mendukung pendanaan calon kepala daerah. Hasil survei tersebut mengungkapkan bahwa dukungan keuangan yang diberikan tidak diberikan secara cuma-cuma. Baca Juga: KPK Sita Aset Rafael Alun Senilai Rp 150 M, Padahal LHKPNnya hanya Rp 56 M ”Para sponsor berharap bahwa jika calon yang mereka dukung menang, setidaknya proses lelang proyek di daerah tersebut akan dipermudah,” tambah Alexander. Dengan adanya pandangan ini, perlu dilakukan langkah-langkah untuk mengurangi biaya politik yang tinggi agar proses politik tidak berubah menjadi transaksi bisnis yang berpotensi menyebabkan praktik korupsi di masa mendatang.