PDIP Pertimbangkan Ridwan Kamil sebagai Bakal Cawapres Ganjar

Murianews, Jakarta – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) telah menyatakan bahwa mereka masih mempertimbangkan Ridwan Kamil (RK) sebagai bakal calon wakil presiden (cawapres) untuk mendampingi Ganjar Pranowo di Pilpres 2024.

Meskipun Partai Golkar telah menegaskan bahwa RK bukanlah pilihan mereka untuk Pilpres, namun pertimbangan itu akan tetap dilakukan.

Ketua DPP PDIP, Said Abdullah, memberikan klarifikasi terkait pernyataan Waketum Golkar, Doli Kurnia, yang menyatakan bahwa nama RK tidak masuk dalam pertimbangan Golkar untuk bakal cawapres di Pilpres 2024. Said Abdullah menjelaskan bahwa PDIP memiliki pertimbangan sendiri terkait hal ini.

”Masuknya nama RK dalam pertimbangan PDIP disebabkan oleh faktor-faktor seperti rekam jejak, prestasi, kepemimpinan, dan elektabilitas RK,” terangnya mengutip Kompas.com, Rabu (13/9/2023).

Ia tidak mempersoalkan apakah Golkar akan mendukung duet Ganjar-RK jika RK benar-benar dipilih sebagai cawapres. Golkar sendiri telah menyatakan dukungan terhadap Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, sebagai calon presiden pada Pilpres 2024.

Namun, Said Abdullah menekankan bahwa keputusan akhir tetap berada di tangan Partai Golkar.

”Apakah jika Ridwan Kamil terpilih mendampingi Ganjar Pranowo akan didukung Partai Golkar atau tidak, tentu itu kewenangan penuh Partai Golkar. Namun menjadi hak Pak Ridwan Kamil untuk menentukan langkah politiknya,” ujar Said.

Said Abdullah juga menyebut jika penentuan cawapres untuk Ganjar Pranowo masih dalam tahap pembahasan antara para ketua umum partai politik dan Ganjar Pranowo sendiri.

Menurutnya, masih ada waktu sekitar 1 bulan menuju penutupan pendaftaran pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Pihak PDIP menggarisbawahi bahwa dalam penentuan bakal cawapres Ganjar, berbagai faktor seperti ideologi, latar belakang, rekam jejak, elektabilitas, serta kemampuan untuk memperkuat kemenangan menjadi pertimbangan utama.

Said Abdullah juga menekankan pentingnya bahwa tidak ada ”kawin paksa” dalam pemilihan cawapres, dan penentuan harus dilakukan dengan baik melalui komunikasi politik antarpartai.