Menko PMK Sebut Menangani Kemiskinan di Papua Lebih Sulit

Murianews, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy mengungkapkan, menangani masalah kemiskinan di Papua lebih sulit daripada di Pulau Jawa, terutama karena perbedaan dalam pembangunan dan ukuran wilayah.

Muhadjir menjelaskan, penanganan di Papua menjadi lebih sulit karena tingkat pembangunan di wilayah tersebut masih terbatas, dan populasi Papua relatif lebih kecil meskipun wilayahnya tiga kali lebih besar dibandingkan Pulau Jawa.

”Jadi kalau menangani angka kemiskinan, kalau di Papua itu ada 1.000 orang miskin, di Jakarta ada 10.000 orang miskin, maka biaya yang dibutuhkan itu lebih mahal menangani 1.000 orang miskin di Papua dari pada di sini,” kata Muhadjir mengutip Kompas.com, Rabu (13/9/2023).

Muhadjir menjelaskan, perbandingan antara input dan output (incremental capital-output ratio) dalam penanganan kemiskinan di Papua sangat tinggi. Untuk mencapai hasil yang sama, diperlukan investasi yang jauh lebih besar dibandingkan dengan daerah yang lebih berkembang.

Muhadjir memberikan contoh perbandingan pembangunan sekolah di Pulau Jawa dan di Papua. Untuk membangun sekolah di Pulau Jawa, anggaran sekitar Rp 3 miliar mungkin sudah cukup. Namun di Papua, anggaran sekitar Rp 10 miliar belum tentu cukup untuk membangun sekolah dengan fasilitas yang setara dengan Jakarta.

”Kesulitan dalam transportasi sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi biaya pembangunan di Papua,” ungkapnya, mengutip Kompas.com, Rabu (13/9/2023).

Ia mencontohkan pengiriman bantuan kekeringan ke Distrik Agandugume, Papua Tengah, di mana pemerintah harus menyewa pesawat senilai Rp 35 juta untuk mengangkut 9 orang dalam perjalanan 35-40 menit.

Namun, karena adanya penumpang manusia, pesawat hanya dapat membawa bantuan seberat 2 kuintal beras. Jika tidak ada penumpang, pesawat bisa membawa bantuan sekitar 900 kilogram beras.

Kendala transportasi ini berdampak pada harga barang dan pangan di wilayah tersebut. Harga beras di Papua bisa mencapai Rp 67.000 per kilogram akibat kesulitan dalam distribusi.

Muhadjir menekankan pentingnya mempertimbangkan tantangan unik yang dihadapi di Papua dalam upaya penanggulangan kemiskinan dan pembangunan wilayah tersebut.