Mahfud MD Mundur, Jokowi Bakal Tunjuk AHY Jadi Menko Polhukam?

Murianews, Jakarta – Setelah Mahfud MD resmi mengundurkan diri sebagai Menteri Koordinator Bidang politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), sejumlah nama pengganti pun mulai mencuat.

Salah satu yang kini semakin senter adalah nama Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) Ketua Umum Partai Demokrat. Bahkan AHY digadang dapat masuk dalam susunan Kabinet Indonesia Maju besutan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno mengatakan, nama AHY mencuat setelah adanya pertemuan Presiden Jokowi dan AHY di Yogyakarta beberapa hari lalu. Bahkan keduanya sempat bersepeda santai dan sarapan bareng.

”Memang banyak spekulasi setelah Mahfud mundur, misalnya seakan-akan penggantinya itu dikaitkan dengan AHY karena Jokowi sempat bertemu dengan AHY,” ujar Adi Prayitno mengutip Kompas.com, Jumat (2/2/2024).

Menurut Adi, AHY memiliki peluang besar untuk menduduki jabatan Menko Polhukam mengingat pengalamannya di bidang militer, yang merupakan salah satu bidang yang berada di bawah wewenang Menko Polhukam.

Namun, tidak hanya AHY yang menjadi sorotan. Dudung Abdurachman juga menjadi kandidat yang dipertimbangkan, terutama setelah Dudung menyatakan dukungannya kepada pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, capres-cawapres nomor urut 2.

Adi menyebut bahwa apabila AHY terpilih sebagai Menko Polhukam, hal tersebut bisa dipandang sebagai langkah rekonsiliasi antara Partai Demokrat dengan Jokowi, sekaligus sebagai upaya konsolidasi politik bagi partai pendukung pasangan Prabowo-Gibran.

Sementara itu, meskipun belum ada kepastian, Adi meyakini bahwa pengganti Mahfud tidak akan berasal dari partai politik yang tidak seiring dengan pendukung Prabowo-Gibran. Hal ini mengindikasikan bahwa calon pengganti Mahfud kemungkinan besar berasal dari Partai Golkar, Gerindra, PAN, atau partai pendukung lainnya.

Lebih lanjut, dalam suasana politik yang dinamis, sulit untuk memprediksi pikiran dan sikap politik Presiden Jokowi. Namun, ia meyakini bahwa Jokowi akan memilih sosok yang loyal dan tegak lurus terhadap presiden, baik itu dari kalangan partai politik maupun profesional.

”Memasuki tahun politik, Jokowi membutuhkan dukungan politik total dari para menterinya agar tidak terjadi manuver yang merugikan pemerintah atau presiden,” tambah Adi.