Tito Karnavian Ungkap Modus Kepala Daerah Manipulasi Data Inflasi

Murianews, Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian mengungkapkan adanya sejumlah oknum kepala daerah yang berupaya memanipulasi angka inflasi di wilayahnya.

Inflasi yang terkendali menjadi salah satu indikator kesuksesan kepala daerah dalam memimpin, sehingga beberapa dari mereka mencoba mengakali data tersebut yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Menurut Tito, salah satu modus yang sering dilakukan adalah dengan mendatangi kantor BPS di kabupaten atau kota masing-masing untuk meminta agar data inflasi dikondisikan.

”Modus barunya, para kepala daerah ini datang langsung ke kantor BPS kabupaten/kota masing-masing. Mereka minta agar angka inflasi terlihat bagus,” ujar Tito saat menghadiri Anugerah Hari Statistik Nasional 2024 yang disiarkan secara live di YouTube BPS, Jumat (27/9/2024).

Selain mendatangi BPS, Tito juga menjelaskan modus lainnya, yaitu dengan mengatur pasar yang menjadi lokasi survei inflasi.

Kepala daerah akan menginstruksikan jajarannya untuk menggelar operasi pasar murah di pasar yang menjadi lokasi pengambilan sampel oleh BPS, sehingga harga-harga barang di wilayah tersebut turun secara signifikan saat survei dilakukan.

”Begitu mereka tahu BPS mau masuk ke pasar tertentu, langsung cepat-cepat dibuat pasar murah di sana, supaya harga barang-barang turun,” ungkap Tito.

Ia menambahkan, BPS menggunakan metode random sampling untuk mengambil data harga di pasar, dan beberapa oknum kepala daerah telah mempelajari lokasi pengambilan sampel tersebut.

Motivasi di balik manipulasi ini, jelas Tito, adalah iming-iming Dana Insentif Daerah (DID) dari Kementerian Keuangan. Pemerintah pusat memberikan insentif berupa dana Rp 6 hingga Rp 10 miliar bagi daerah yang dianggap sukses mengendalikan inflasi dan menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok. Dana tersebut diberikan setiap tiga bulan sekali kepada daerah-daerah yang memenuhi kriteria.

”Tiap tiga bulan, Menteri Keuangan memberikan Dana Insentif Daerah. Total anggarannya sekitar Rp 1 triliun setahun,” tambah Tito.