Sebelumnya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka juga menekankan pentingnya evaluasi PPDB zonasi. Ia mengamati adanya permasalahan yang berulang setiap tahun ajaran baru, terutama terkait distribusi guru dan kualitas infrastruktur sekolah yang belum merata.
”Setiap tahun kita melihat hal yang sama: peningkatan perpindahan domisili menjelang PPDB zonasi. Kebijakan ini harus dikaji ulang untuk memastikan efektifitasnya,” ujar Wapres Gibran.
Murianews, Jakarta – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu'ti, menegaskan bahwa pihaknya akan berhati-hati dalam menentukan kelanjutan Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) melalui jalur zonasi di bawah Pemerintahan Kabinet Merah Putih.
Menurutnya, kebijakan yang menyangkut PPDB zonasi dan penerimaan guru PPPK merupakan aspek penting dalam menjaga kualitas pendidikan di Indonesia, sehingga perlu dikaji secara menyeluruh sebelum diambil keputusan.
”Kami akan ambil keputusan terkait PPDB zonasi dengan pertimbangan matang. Sesuai arahan Pak Presiden Prabowo, ’ojo kesusu’ atau jangan tergesa-gesa. Kami mendengar semua masukan dan mengkaji dengan seksama, agar kebijakan yang diambil nanti adalah yang terbaik,” ujar Abdul Mu'ti, dikutip dari Antara, Senin (11/11/2024).
Mu'ti menjelaskan, prinsip utama dari PPDB zonasi adalah memastikan setiap anak Indonesia memperoleh akses pendidikan berkualitas di sekolah yang berlokasi dekat dengan tempat tinggal mereka.
Selain itu, sistem ini dirancang untuk mendorong integrasi sosial antar-siswa, menghilangkan labelisasi sekolah favorit, dan menciptakan kesetaraan di setiap lingkungan pendidikan.
Kendati demikian, Abdul Mu'ti juga menyadari adanya tantangan besar dalam penerapan kebijakan ini, terutama ketidakmerataan distribusi guru dan fasilitas sekolah yang memadai.
Menurutnya, aspek ini memerlukan evaluasi mendalam guna menentukan apakah PPDB zonasi dapat terus dilanjutkan di tahun ajaran mendatang atau perlu disesuaikan.
Sebelumnya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka juga menekankan pentingnya evaluasi PPDB zonasi. Ia mengamati adanya permasalahan yang berulang setiap tahun ajaran baru, terutama terkait distribusi guru dan kualitas infrastruktur sekolah yang belum merata.
”Setiap tahun kita melihat hal yang sama: peningkatan perpindahan domisili menjelang PPDB zonasi. Kebijakan ini harus dikaji ulang untuk memastikan efektifitasnya,” ujar Wapres Gibran.
