Buntut Penembakan Bos Rental Mobil, Penugasan Pasukan Elite Dievaluasi
Cholis Anwar
Selasa, 7 Januari 2025 13:00:00
Apresiasi Pembaca
Kirimkan apresiasi Anda untuk mendukung jurnalisme bersih dan profesional Murianews.com
Syarat dan Ketentuan
Definisi Apresiasi Pembaca adalah fitur dukungan dari pembaca kepada Murianews.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
Murianews.com tidak berkewajiban memberikan balasan atas kontribusi, namun kami menghargai setiap dukungan yang diberikan.
Murianews, Jakarta – Anggota Komisi I DPR RI, Amelia Anggraini, menilai kebijakan penugasan prajurit dari pasukan elite TNI sebagai ajudan atau pengawal pribadi perlu dievaluasi.
Langkah ini diperlukan untuk mengurangi risiko pelanggaran, terutama jika tugas tersebut tidak disertai pengawasan ketat.
”Kami menyarankan evaluasi terhadap kebijakan penugasan pasukan elite sebagai ajudan, karena tugas ini memiliki risiko tinggi jika tidak diawasi dengan baik,” kata Amelia dikutip dari Kompas.com, Selasa (7/1/2025).
Pernyataan ini disampaikan Amelia setelah terjadinya kasus penembakan bos rental mobil yang melibatkan prajurit TNI AL di rest area Kilometer (Km) 45 Tol Tangerang-Merak arah Jakarta.
Dalam insiden tersebut, dua pelaku berasal dari Komando Pasukan Katak (Kopaska), sementara satu pelaku lainnya adalah anggota KRI Bontang.
Amelia menekankan pentingnya pengawasan dan pembinaan moral prajurit untuk mencegah terulangnya pelanggaran serupa.
”Sebagai organisasi besar dan berpengalaman, TNI sudah memiliki mekanisme pengawasan terhadap personelnya. Namun, untuk mencegah kejadian serupa, diperlukan penguatan monitoring serta pembinaan moral dan mental prajurit secara konsisten,” jelasnya.
Ia juga meminta agar kebijakan terkait penggunaan senjata api oleh prajurit TNI diperketat.
”Walaupun TNI sudah memiliki SOP yang jelas, pengawasan terhadap implementasi SOP ini harus lebih diperketat. Kasus ini mengingatkan kita bahwa prosedur yang ada harus dijalankan dengan disiplin tinggi untuk mencegah penyalahgunaan senjata,” tambahnya.
