Dana tersebut akan digunakan untuk menyelesaikan berbagai fasilitas, termasuk gedung legislatif dan yudikatif yang kini dirancang ulang.
Murianews, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto mengarahkan agar rancangan dasar (basic design) gedung legislatif dan yudikatif di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, dirancang ulang.
Rancangan yang sebelumnya disusun dinilai kurang megah dan membutuhkan penyempurnaan agar lebih mencerminkan wibawa institusi negara.
Arahan tersebut disampaikan Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, usai mengikuti rapat terbatas mengenai pengembangan IKN di Istana Kepresidenan.
”Presiden meminta agar desain gedung legislatif dan yudikatif, seperti DPR, Mahkamah Konstitusi, dan Mahkamah Agung, di-review kembali. Rancangan sebelumnya dinilai kurang greget oleh Presiden Prabowo,” ujar Basuki dikutip dari Antara, Sabtu (25/1/2025).
Menurut Basuki, rancangan ulang ini akan dilakukan oleh tim desain yang dibentuk oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bersama Otorita IKN.
”Kami akan membentuk tim desain baru yang akan diarahkan oleh Presiden. Basic design yang ada sebelumnya masih bisa dikembangkan, karena saat ini baru tahap awal, belum masuk ke detail design,” jelasnya.
Presiden menargetkan pembangunan gedung-gedung ini selesai sebelum 2028, sejalan dengan rencana menjadikan IKN sebagai ibu kota politik yang siap beroperasi penuh. Untuk itu, infrastruktur legislatif dan yudikatif harus sudah rampung dan dapat digunakan dalam kurun waktu tersebut.
Sebagai bagian dari percepatan pembangunan, Presiden Prabowo telah merestui anggaran tambahan sebesar Rp 48,8 triliun untuk pembangunan IKN selama lima tahun ke depan.
Penambahan dana...
Dana tersebut akan digunakan untuk menyelesaikan berbagai fasilitas, termasuk gedung legislatif dan yudikatif yang kini dirancang ulang.
”Ini langkah penting agar IKN benar-benar menjadi simbol ibu kota baru yang megah dan mencerminkan kekuatan politik Indonesia,” kata Basuki.
