Prabowo Bakal Tindak Penggilingan yang Tidak Serap Gabah Petani

Murianews, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto mengaku bakal menindak tegas oknum penggilingan yang tidak menyerap gabah petani.

Tidak hanya itu, bagi penggilingan yang menyerap gabah petani di bawah harga pembelian pemerintah (HPP) untuk gabah kering giling (GKP) sebesar Rp 6.500, juga akan ditindak tegas.

Bahkan dalam hal ini, Presiden Prabowo sudah menginstruksikan kepada aparat TNI dan Polri membantu Dinas Pertanian seluruh Indonesia untuk mengawasi penggilingan.  

”Di sini ada kepala Dinas Pertanian seluruh Indonesia, ada dandim (komandan distrik militer), ada Kepolisian. Nanti saya minta dibantu di daerah-daerah untuk mengawasi penggilingan-penggilingan padi itu,” ujar Presiden Prabowo saat rapat mendadak di Kantor Kementan, Jakarta, Senin (3/1/2025).

Prabowo menegaskan, kesejahteraan petani harus menjadi prioritas utama.

”Jangan selalu korbankan petani dengan alasan kadar air, rendaman, atau kualitas. Saya sudah tahu cara-cara yang sering merugikan orang kecil,” tegasnya.

Presiden memperingatkan, pemerintah akan bertindak tegas terhadap pengusaha penggilingan padi yang tidak mematuhi kebijakan HPP.

”Berapa besar pun penggilingan padi itu, kalau main-main, saya akan tindak,” kata Prabowo.

Tanggung Jawab Pengusaha...

Prabowo juga menegaskan pentingnya tanggung jawab sosial para pengusaha.

”Saya ingin para pengusaha dapat untung yang baik, tetapi punya tanggung jawab kemasyarakatan. Pemerintah sudah hitung, dengan Rp 6.500 per kilogram, pengusaha tetap bisa untung,” jelasnya.

Presiden bahkan membuka kemungkinan kerja sama dengan pengusaha penggilingan padi untuk meningkatkan efisiensi.

”Pemerintah Indonesia sekarang punya kekuatan. Saya bisa buka ribuan penggilingan padi. Daripada nanti yang mengoperasikan adalah BUMN atau Bulog, lebih baik kita kerja sama,” tandas Prabowo.