Menurutnya, kehadiran langsung kepala daerah sangat diperlukan agar program-program dapat segera dijalankan dengan efektif.
PDIP juga menekankan bahwa pemimpin yang turun langsung ke masyarakat akan lebih mudah menyerap aspirasi rakyat.
Murianews, Jakarta – Juru Bicara PDIP, Ahmad Basarah, menegaskan bahwa Ketua Umum Megawati Soekarnoputri tidak pernah melarang kepala daerah dari partainya untuk mengikuti retret di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah.
Dalam konferensi pers di Kantor DPP PDIP, Jakarta, pada Selasa (25/2/2025), Basarah menjelaskan, instruksi harian yang dikeluarkan Megawati pada Kamis (20/2/2025) hanya meminta kepala daerah dari PDIP untuk menunda perjalanan ke lokasi retret.
Dalam hal ini bukan berarti Megawati melarang kadernya untuk mengikuti retret.
”Dalam instruksi tersebut, Ketua Umum tidak pernah melarang seluruh kadernya yang terpilih sebagai kepala daerah dalam Pilkada 2024 untuk ikut serta dalam retret yang digelar oleh Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri,” ujar Basarah dikutip dari Antara.
Ia menegaskan, maksud dari instruksi Megawati adalah meminta kepala daerah dari PDI Perjuangan menunggu arahan lebih lanjut sebelum berangkat ke Magelang.
”Jadi, perlu kami tegaskan bahwa Ibu Megawati Soekarnoputri dalam instruksi hariannya sebagai Ketua Umum PDIP pada tanggal 20 Februari 2025 tidak pernah melarang kadernya yang terpilih sebagai kepala daerah untuk ikut acara retret,” lanjutnya.
Megawati, kata Basarah, meminta kepala daerah dari PDIP yang belum berangkat ke Magelang untuk tetap berada di daerahnya masing-masing dan segera bekerja melayani rakyat setelah dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto.
”Pesan Ketua Umum PDIP kepada kader-kadernya yang terpilih sebagai kepala daerah agar setelah dilantik oleh Presiden RI Prabowo diminta untuk memprioritaskan kerja-kerja riil kerakyatan dengan langsung bekerja melayani rakyat di daerahnya masing-masing,” ujar Basarah.
Serap Aspirasi...
Menurutnya, kehadiran langsung kepala daerah sangat diperlukan agar program-program dapat segera dijalankan dengan efektif.
PDIP juga menekankan bahwa pemimpin yang turun langsung ke masyarakat akan lebih mudah menyerap aspirasi rakyat.
Basarah juga menyampaikan, kepala daerah dari PDIP memahami tanggung jawab mereka untuk menyelaraskan program kerja di daerah dengan kebijakan pemerintah pusat.
