Presiden Prabowo Panggil Sejumlah Menteri Bahas Sekolah Rakyat

Murianews, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri ke Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Rabu (30/4/2025) sore. Pertemuan ini secara khusus membahas perkembangan program Sekolah Rakyat.

Menteri Sosial, Saifullah Yusuf (Gus Ipul), menjadi salah satu menteri yang hadir. Ia menyampaikan bahwa kedatangannya untuk melaporkan perkembangan pembangunan Sekolah Rakyat kepada Presiden Prabowo.  

”Kami mau melaporkan perkembangan sekolah rakyat yang mana tentu kita harapkan pada tahun ajaran ini ada beberapa titik yang bisa dimulai sebagaimana yang sudah kami sampaikan sebelumnya,” ujar Gus Ipul dikutip dari Antara.

Gus Ipul mengungkapkan saat ini telah dilakukan pematangan pembangunan di 53 titik lokasi Sekolah Rakyat. Bahkan, beberapa lokasi sudah memasuki tahap penyediaan sarana dan prasarana seperti bangku, kursi, dan tempat tidur siswa.

Selain itu, hampir 300 kabupaten, kota, dan provinsi telah mengajukan usulan untuk penyelenggaraan Sekolah Rakyat.  

”Mungkin 70 atau mungkin juga 80 dan mungkin juga bisa 100 tergantung nanti dalam 2 minggu ke depan ini,” ucap Gus Ipul.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani, turut hadir dalam pertemuan tersebut. Ia menyatakan akan melaporkan perkembangan program Sekolah Rakyat serta hasil perjalanan dinasnya ke Amerika Serikat.

”Ini mengenai sekolah rakyat, tetapi nanti juga lapor perjalanan saya ke Amerika,” ujarnya.  

Laporan perkembangan...

Sri Mulyani juga akan menyampaikan laporan mengenai perkembangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada Presiden.

Terkait pembiayaan Sekolah Rakyat, ia menjelaskan bahwa sebagian akan diambil dari APBN. Namun, pemerintah juga membuka peluang bagi partisipasi masyarakat dan dunia usaha.

”Pasti sebagian dari APBN. Kalau ada partisipasi masyarakat atau dunia usaha, bagus juga,” kata Sri Mulyani.  

Selain Gus Ipul dan Sri Mulyani, menteri lain yang turut dipanggil Presiden Prabowo adalah Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo, dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir.