Murianews, Jakarta – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Fitroh Rohcahyanto, mengusulkan agar partai politik diberikan dana besar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk mencegah korupsi.

”KPK sudah beberapa kali memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk memberikan dana yang besar bagi partai politik,” kata Fitroh dikutip dari Kompas.com, Kamis (15/05/2025).

Fitroh berpendapat, mahalnya sistem politik untuk menjadi pejabat, mulai dari tingkat desa hingga presiden, menjadi penyebab utama korupsi.

Dia menjelaskan, pejabat yang menduduki jabatannya saat ini pasti mengeluarkan modal besar, bahkan memiliki pemodal.

”Nah, timbal baliknya apa? Yang sering terjadi di kasus korupsi, timbal baliknya ketika menduduki jabatan tentu akan memberikan kemudahan bagi para pemodal ini untuk menjadi pelaksana kegiatan proyek-proyek di daerah. Ini tidak bisa dipungkiri, sering terjadi,” ujarnya.

Di sisi lain, Fitroh mengusulkan agar partai politik melakukan seleksi ketat terhadap anggotanya yang akan diusung menjadi pejabat di legislatif dan eksekutif.

Dia menekankan bahwa proses seleksi itu perlu dilakukan agar partai politik dapat memilih mereka yang berintegritas.

”Ya, solusinya itu, ada rekrutmen, ada seleksi, ada parameter yang jelas untuk bisa menjadi calon, baik calon legislatif maupun calon eksekutif yang diusulkan oleh partai politik, harus sudah memenuhi syarat-syarat yang standar,” ucapnya.