KPK Usut Dugaan Gratifikasi Pernikahan Anak Pejabat Kementerian PU

Murianews, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menindaklanjuti kasus dugaan gratifikasi yang melibatkan pernikahan anak pejabat di Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

KPK akan berkoordinasi dengan Inspektorat Jenderal atau Inspektur Investigasi Kementerian PU dalam waktu dekat untuk mengusut kasus ini.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan, pihaknya menerima informasi terkait dugaan praktik gratifikasi di Kementerian PU.

Modusnya, salah seorang penyelenggara negara atau pegawai negeri meminta uang kepada pegawai di jajarannya yang akan digunakan untuk kepentingan pribadi.

”KPK mendapat informasi adanya dugaan praktik gratifikasi di Kementerian PU dengan modus permintaan uang oleh salah seorang penyelenggara negara atau pegawai negeri kepada pegawai di jajarannya yang akan digunakan untuk kepentingan pribadi,” ujar dikutip dari CNN Indonesia, Jumat (30/5/2025).

Setelah koordinasi, Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik Kedeputian Pencegahan dan Monitoring KPK akan menganalisis temuan investigasi yang telah dilakukan oleh Kementerian PU.

KPK mengapresiasi langkah cepat Inspektorat Kementerian PU yang langsung memproses dugaan pelanggaran tersebut.

”KPK terus mengingatkan kepada para Penyelenggara Negara dan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk tidak menerima/memberi gratifikasi,” pungkas Budi.

Biaya pernikahan...

Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo telah buka suara mengenai dugaan gratifikasi ini.

Dody mengonfirmasi adanya dugaan yang berasal dari sebuah surat bertanda tangan Irjen Kementerian PU yang bocor.

Surat tersebut berisi hasil audit sementara terhadap seorang kepala biro yang diduga mengumpulkan uang untuk pernikahan anak pejabat Kementerian PU dengan jabatan ”Sekretaris”.

”Saya sih sudah terima laporan dari Pak Irjen beberapa saat lalu, tapi saya sudah perintahkan Pak Irjen untuk menindaklanjuti. Belum terima laporan lebih lanjutnya,” kata Dody.