Pembangunan Infrastruktur Era Prabowo Butuh Rp 1.905 Triliun

Murianews, Jakarta – Pemerintah Indonesia membutuhkan anggaran jumbo mencapai Rp 1.905 triliun untuk mendukung pembangunan infrastruktur hingga tahun 2029.

Kebutuhan pendanaan ini telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode 2025-2029.

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) memiliki keterbatasan dalam memenuhi seluruh pendanaan tersebut.

Oleh karena itu, pemerintah menawarkan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) sebagai solusi.

”Untuk memenuhi target 2025-2029, kami perlu menawarkan sekitar Rp 1.900 triliun dalam pendanaan. Dengan keterbatasan fiskal pemerintah yang hanya mencakup sekitar 60 persen, berarti sisanya harus berasal dari pembiayaan yang cerdas dan kolaboratif,” kata Dody dalam acara International Conference on Infrastructure (ICI) di JICC, Jakarta Pusat dikutip dari Detik.com, Rabu (11/6/2025).

Dari total kebutuhan anggaran Rp 1.905 triliun, sebanyak 60,47 persen di antaranya akan dipenuhi melalui APBN sebesar Rp 678,91 triliun dan Rp 473,28 triliun dari APBD.

Dengan demikian, masih terdapat kekurangan pendanaan (funding gap) sebesar 39,53 persen atau sekitar Rp 753,11 triliun.

Dody menargetkan kekurangan pendanaan sebesar Rp 651,46 triliun dapat ditutupi dari skema KPBU, dengan jumlah proyek sebanyak 55.

”Kami siap menawarkan sekitar 55 proyek KPBU,” tuturnya.

Tiga sektor proyek...

Sebanyak 55 proyek yang ditawarkan tersebut terbagi dalam tiga sektor, yaitu 24 proyek sumber daya air (SDA), 19 proyek di sektor jalan, dan 12 proyek di sektor permukiman.

”Inilah momen kita. Mari kita bergandengan tangan dan membangun infrastruktur yang benar-benar penting, terutama untuk negara kita Indonesia,” ucap Dody.