AHY Sebut Rob dan Penurunan Tanah di Pantura Ancaman Eksistensial

Murianews, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyoroti serius permasalahan banjir rob dan penurunan tanah (land subsidence) di kawasan pesisir utara Jawa.

AHY menegaskan, isu ini telah menjadi ancaman eksistensial yang tidak bisa lagi ditunda penanganannya.

”Ini bukan isu biasa, ini existential threat (ancaman eksistensial) bagi masyarakat pesisir, khususnya di Pantura. Di beberapa titik, penurunan tanah bisa mencapai 12 sentimeter (cm) per tahun. Ini serius dan harus segera dicarikan solusinya,” tegas AHY dikutip dari Antara, Selasa (17/6/2025).

AHY menekankan, solusi untuk mengatasi rob dan penurunan tanah tidak dapat disamaratakan. Ia mendorong pendekatan berbasis lokasi dan kondisi fisik wilayah masing-masing.

”Tidak ada one size fits all (satu ukuran cocok untuk semua). Di beberapa lokasi mungkin kita perlu membangun tanggul besar dan tinggi, tapi ada juga wilayah yang bisa diperkuat secara alami dengan menanam mangrove. Bahkan di beberapa tempat, kita harus realistis untuk mundur, relokasi masyarakat,” paparnya.

Lebih lanjut, AHY menegaskan solusi tidak boleh hanya bergantung pada konstruksi fisik semata. Ia mendorong penerapan ”nature-based solutions” atau pendekatan berbasis alam untuk mengurangi risiko bencana secara lebih berkelanjutan.

”Kita jangan selalu mengandalkan beton. Solusi hybrid dengan pendekatan alami juga penting, dan itu bisa lebih ramah lingkungan serta berkelanjutan,” kata AHY.

Menurut AHY, masalah rob dan penurunan tanah ini tidak lepas dari persoalan tata ruang yang kerap dilanggar. Oleh karena itu, ia meminta kepala daerah untuk bertindak tegas terhadap pelanggaran yang mengganggu daya serap air tanah.

Suplai air...

Salah satu upaya yang disarankan adalah penguatan suplai air permukaan, seperti dari Waduk Jatiluhur dan Karian, guna mengurangi ketergantungan pada air tanah yang menjadi salah satu penyebab utama penurunan permukaan tanah.

Forum Mitra Praja Utama sendiri merupakan wadah kerja sama antarpemerintah daerah yang melibatkan 10 provinsi, yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Lampung, Banten, Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Nusa Tenggara Timur (NTT).

Forum ini menjadi ajang penting untuk bertukar gagasan dan mengevaluasi kerja sama pembangunan lintas wilayah, khususnya dalam sektor transportasi, ketahanan pangan, tata ruang, dan mitigasi bencana.