Sementara Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan kondisi kas negara dalam keadaan aman dan siap mendukung rencana penerapan kebijakan elpiji 3 Kg satu harga yang akan mulai berlaku pada tahun 2026.
Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu, Luky Alfirman mengatakan, dukungan anggaran akan diberikan untuk kebijakan yang diinisiasi oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tersebut.
”(Masih) akan dibicarakan, tapi kita dukung kok. (Kas negara aman?) Aman dong,” ujar Luky di Gedung DPR RI, Jakarta, dikutip dari Antara, Kamis (3/7/2025).
Meski demikian, Luky menjelaskan jika Kemenkeu belum menghitung secara rinci besaran anggaran yang dibutuhkan dan komunikasi teknis dengan Kementerian ESDM juga belum dilakukan.
”Kan lihat proposalnya dulu dong, pokoknya kita lihat. Kita kan belum bicarakan detailnya seperti apa. Kan yang siap di lapangannya kan bukan tempatnya kami. Sampai sekarang belum tahu,” tambahnya.
Murianews, Jakarta – Menteri ESDM Bahlil Lahadalia telah mengungkapkan rencana kebijakan gas elpiji 3 kg satu harga mulai 2026.
Kebijakan ini bertujuan untuk menekan praktik kecurangan di lapangan dan memastikan subsidi energi benar-benar sampai ke tangan masyarakat yang berhak.
”Ada kemungkinan nanti kita dalam pembahasan, dalam Perpres, kita tentukan saja satu harga supaya jangan ada gerakan tambahan di bawah,” ujar Bahlil dalam rapat kerja bersama Komisi XII DPR RI, dikutip dari Antara, Kamis (3/7/2025).
Selama ini, Harga Eceran Tertinggi (HET) elpiji 3 kg ditetapkan oleh masing-masing pemerintah daerah, yang menyebabkan disparitas harga antar wilayah.
Sebagai contoh, harga di pangkalan resmi Pertamina di Jakarta tercatat Rp 16.000 per tabung, sementara di Kepulauan Seribu bisa mencapai Rp 18.500–Rp 19.500, Sumatera Selatan Rp 18.500, dan Banten Rp 19.000–Rp 19.500.
Di Yogyakarta dan Jawa Timur, harga berkisar antara Rp 15.500 hingga Rp 16.000. Skema berbasis daerah inilah yang akan diubah melalui Peraturan Presiden.
”Jadi untuk elpiji, Perpres-nya kami lagi bahas, kita akan mengubah beberapa metode agar kebocoran ini tidak terjadi, termasuk harga yang selama ini diberikan kepada daerah,” kata Bahlil.
Ia menyoroti besarnya anggaran subsidi elpiji yang mencapai Rp 80 triliun hingga Rp 87 triliun per tahun. Angka subsidi yang besar ini dinilai bisa sia-sia jika masyarakat tetap harus membeli dengan harga mahal akibat permainan pasar.
Kementerian Keuangan...
Sementara Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan kondisi kas negara dalam keadaan aman dan siap mendukung rencana penerapan kebijakan elpiji 3 Kg satu harga yang akan mulai berlaku pada tahun 2026.
Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu, Luky Alfirman mengatakan, dukungan anggaran akan diberikan untuk kebijakan yang diinisiasi oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tersebut.
”(Masih) akan dibicarakan, tapi kita dukung kok. (Kas negara aman?) Aman dong,” ujar Luky di Gedung DPR RI, Jakarta, dikutip dari Antara, Kamis (3/7/2025).
Meski demikian, Luky menjelaskan jika Kemenkeu belum menghitung secara rinci besaran anggaran yang dibutuhkan dan komunikasi teknis dengan Kementerian ESDM juga belum dilakukan.
”Kan lihat proposalnya dulu dong, pokoknya kita lihat. Kita kan belum bicarakan detailnya seperti apa. Kan yang siap di lapangannya kan bukan tempatnya kami. Sampai sekarang belum tahu,” tambahnya.
