Terkait pembiayaan awal, Kopdes akan disalurkan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) khusus dengan plafon hingga Rp 3 miliar per koperasi.
Suku bunga yang dikenakan sebesar 6 persen, dengan tenor 6 tahun untuk modal kerja dan 10 tahun untuk investasi.
Nantinya, Kopdes akan mengajukan pembiayaan kepada Bank Himbara ataupun PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) sesuai dengan kebutuhan anggaran.
Selanjutnya, pihak perbankan akan melakukan peninjauan kelayakan usaha untuk menentukan jumlah pembiayaan yang disetujui.
Murianews, Klaten – Presiden Prabowo Subianto hari ini, Senin (21/7/2025) meresmikan 80 ribu lebih unit Koperasi Desa atau Kopdes Merah Putih di Desa Bentangan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah.
Dari total unit yang sudah terbentuk, 80.048 Kopdes di antaranya telah berbadan hukum per Minggu (20/7/2025).
Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop), Ferry Juliantono mengatakan, setelah fase pembentukan ini, pemerintah akan fokus pada operasional Kopdes Merah Putih, dengan target seluruhnya bisa beroperasi penuh di akhir tahun ini.
”Bapak Presiden Prabowo akan merayakan Harkopnas ke-78 sekaligus peluncuran Kopdes Merah Putih sebanyak 80.000 lebih unit di Klaten,” ujar Ferry.
Pemerintah memang mendorong Kopdes Merah Putih sebagai pilar pembangunan desa berbasis ekonomi Pancasila yang berkelanjutan.
Ferry menekankan pentingnya persiapan model bisnis, pengembangan sumber daya manusia (SDM), serta kerja sama dengan sejumlah pihak pada tahap operasional ini.
”Dengan langkah-langkah ini, pemerintah berharap koperasi dapat mengejar ketertinggalan, memperkuat aset, dan bertransformasi menjadi kekuatan ekonomi yang mampu bersaing secara nasional,” papar Ferry.
Pinjaman KUR...
Terkait pembiayaan awal, Kopdes akan disalurkan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) khusus dengan plafon hingga Rp 3 miliar per koperasi.
Suku bunga yang dikenakan sebesar 6 persen, dengan tenor 6 tahun untuk modal kerja dan 10 tahun untuk investasi.
Nantinya, Kopdes akan mengajukan pembiayaan kepada Bank Himbara ataupun PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) sesuai dengan kebutuhan anggaran.
Selanjutnya, pihak perbankan akan melakukan peninjauan kelayakan usaha untuk menentukan jumlah pembiayaan yang disetujui.