Evaluasi Haji 2025: Timwas DPR Sampaikan Tiga Rekomendasi Krusial

Murianews, Jakarta – Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI menyampaikan tiga rekomendasi utama sebagai hasil evaluasi menyeluruh terhadap penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025.

Rekomendasi ini disampaikan Ketua Timwas Haji DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, dalam Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (24/7/2025).

Cucun menegaskan, rekomendasi ini merupakan wujud komitmen DPR untuk memastikan terpenuhinya hak-hak jemaah haji sesuai amanat Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Pertama, Timwas DPR mendorong pemerintah untuk segera mengadaptasi dan mengharmonisasi Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) dengan sistem e-hajj milik Pemerintah Arab Saudi.

”Langkah tersebut penting untuk menjamin sinkronisasi dan validitas data jemaah haji, sehingga proses administrasi berjalan lebih efisien dan akurat,” ucap Cucun dikutip dari Kompas.com, Jumat (25/7/2025).  

Kedua, Timwas Haji mendesak agar jemaah yang tidak mendapatkan pelayanan sesuai kontrak dan ketentuan diberikan kompensasi oleh penyedia layanan.

Hal ini sebagai bentuk pertanggungjawaban atas hak-hak jemaah yang tidak terpenuhi selama pelaksanaan ibadah haji.

Ketiga, DPR RI akan menindaklanjuti temuan Timwas dengan mendorong pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Haji 2025.

Pembentukan pansus...

Pembentukan pansus dinilai mendesak untuk melakukan evaluasi mendalam, melibatkan koordinasi lintas komisi DPR RI serta berbagai pemangku kepentingan terkait.

”Temuan Timwas menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara kebijakan, kontrak, dan implementasi layanan oleh Kementerian Agama (Kemenag) serta mitra syarikah di Arab Saudi. Pansus akan membantu penanganan dan pengawasan lebih menyeluruh,” kata Cucun.

Selain tiga rekomendasi tersebut, Timwas DPR juga menyoroti masih adanya tiga jemaah haji Indonesia yang dinyatakan hilang hingga saat ini.

Timwas mendesak Kemenag RI untuk terus melakukan pencarian secara intensif dengan berkoordinasi bersama otoritas Kerajaan Arab Saudi.

”Kami berharap rekomendasi ini segera ditindaklanjuti agar kualitas layanan haji semakin baik dan hak-hak jemaah terlindungi secara maksimal,” tegas politisi Fraksi PKB itu.