Puan mengingatkan pemerintah agar memastikan pelaksanaan program tidak merugikan anak-anak.
”Ya harus selalu dilakukan evaluasi untuk bisa ditindaklanjuti, agar pelaksanaannya di lapangan bisa menjadi lebih baik. Jangan sampai kemudian anak-anak yang kemudian dirugikan,” ujar Puan di Gedung DPR RI, Senin (22/9/2025).
Murianews, Jakarta – Kepala Staf Presiden (KSP) Muhammad Qodari membongkar data masif mengenai insiden keracunan yang dialami siswa penerima program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Qodari menyampaikan, data dari Badan Gizi Nasional (BGN), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menunjukkan angka yang tinggi.
”Dari Kemenkes, 60 kasus dengan 5.207 penderita, data 16 September. Kemudian BPOM, 55 kasus dengan 5.320 penderita, data per 10 September 2025,” ujar Qodari dikutip dari Kompas.com, Senin (22/9/2025).
Qodari menambahkan, puncak kejadian keracunan tertinggi terjadi pada bulan Agustus 2025, dengan sebaran terbanyak berada di Provinsi Jawa Barat (Jabar).
Istana mengidentifikasi empat indikator utama yang berkontribusi pada terjadinya insiden keracunan MBG: Higienitas makanan yang rendah; Suhu makanan dan ketidaksesuaian pengolahan pangan; Kontaminasi silang dari petugas yang mengolah makanan; Indikasi sebagian kasus disebabkan oleh alergi pada penerima manfaat.
Untuk memitigasi risiko, Qodari menekankan pentingnya sertifikasi bagi setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
”Jadi singkatnya, SPPG itu harus punya SLHS (Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi) dari Kemenkes sebagai upaya mitigasi dan pencegahan keracunan pada program MBG,” imbuh Qodari.
Sementara itu, Ketua DPR RI Puan Maharani mendesak pemerintah untuk melakukan evaluasi total terhadap pelaksanaan program MBG menyusul kasus keracunan massal yang terus berulang.
Evaluasi total...
Puan mengingatkan pemerintah agar memastikan pelaksanaan program tidak merugikan anak-anak.
”Ya harus selalu dilakukan evaluasi untuk bisa ditindaklanjuti, agar pelaksanaannya di lapangan bisa menjadi lebih baik. Jangan sampai kemudian anak-anak yang kemudian dirugikan,” ujar Puan di Gedung DPR RI, Senin (22/9/2025).
