Melalui surat nomor B-617/M/D-1/HK.03.00/10/2025 tertanggal 21 Oktober 2025, Presiden melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memerintahkan agar Ditjen Pesantren segera dibentuk di lingkungan Kemenag.
Romo Syafi’i menyebut, persetujuan ini bertujuan untuk meningkatkan perhatian pemerintah terhadap pesantren, baik dari sisi personalia, pendanaan, maupun program.
Dengan adanya Ditjen khusus, pemerintah diharapkan semakin hadir dalam mendukung perkembangan pesantren di seluruh pelosok Indonesia.
Murianews, Jakarta – Kabar gembira datang bagi dunia pesantren di Indonesia bertepatan dengan peringatan Hari Santri Nasional tahun 2025.
Presiden Prabowo Subianto secara resmi menyetujui prakarsa pembentukan Direktorat Jenderal atau Ditjen Pesantren di lingkungan Kementerian Agama (Kemenag).
Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menyatakan rasa syukur dan mengapresiasi kerja keras berbagai pihak yang mengawal izin prakarsa ini, khususnya Wakil Menteri Agama (Wamenag) Romo Muhammad Syafi’i.
”Wabil khusus Wamenag telah memperjuangkannya sesegera mungkin,” ujar Menag Nasaruddin Umar usai memimpin Apel Hari Santri 2025 di halaman Kantor Kemenag, Jakarta, Rabu (22/10/2025).
Usulan pembentukan Ditjen Pesantren ini merupakan perjuangan panjang yang telah berlangsung sejak tahun 2019, pada masa Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin.
Usulan Kemenag ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) sempat diajukan kembali pada 2021 dan 2023, hingga terakhir kali diajukan pada tahun 2024 di era Menag Nasaruddin Umar.
Wamenag Romo Muhammad Syafi’i menjelaskan, izin prakarsa penyusunan Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Perubahan atas Perpres Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama telah terbit.
”Alhamdulillah, saya baru saja menerima kabar dari Kementerian Sekretariat Negara tentang terbitnya Persetujuan Izin Prakarsa Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden Tentang Perubahan atas Perpres Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama,” kata Wamenag Romo Syafi'i.
Segera dibentuk...
Melalui surat nomor B-617/M/D-1/HK.03.00/10/2025 tertanggal 21 Oktober 2025, Presiden melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memerintahkan agar Ditjen Pesantren segera dibentuk di lingkungan Kemenag.
Romo Syafi’i menyebut, persetujuan ini bertujuan untuk meningkatkan perhatian pemerintah terhadap pesantren, baik dari sisi personalia, pendanaan, maupun program.
Dengan adanya Ditjen khusus, pemerintah diharapkan semakin hadir dalam mendukung perkembangan pesantren di seluruh pelosok Indonesia.
”Kehadiran Ditjen Pesantren akan memperkuat fungsi pesantren dalam tiga ranah utama yaitu pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat,” tambahnya.
