Sepanjang dua belas bulan terakhir, publik disuguhi deretan kebijakan yang berfokus pada penguatan fiskal, reformasi birokrasi, dan pemberdayaan ekonomi akar rumput.
Kebijakan ini memotong total anggaran hingga Rp 306,69 triliun, termasuk pengurangan biaya operasional, perjalanan dinas, pemangkasan belanja nonproduktif, dan pembatasan alokasi transfer ke daerah.
Beberapa kementerian juga memangkas dana untuk pertemuan, perjalanan, dan belanja rutin untuk mendukung prioritas program sektoral.
”Efisiensi dikurangilah perjalanan dinas, kurangilah rapat-rapat, kurangilah seminar-seminar, kurangilah kunjungan-kunjungan kerja, untuk apa lagi kunjungan kerja? yang penting kerja, bukan kunjungan-kunjungan kerjanya,” ujar Presiden Prabowo pada Kamis (28/8/2025).
Murianews, Jakarta – Tahun 2025 menjadi panggung bagi transformasi besar di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
Sepanjang dua belas bulan terakhir, publik disuguhi deretan kebijakan yang berfokus pada penguatan fiskal, reformasi birokrasi, dan pemberdayaan ekonomi akar rumput.
Gejolak Efisiensi Anggaran
Sejak awal tahun, Presiden Prabowo menginstruksikan penghematan belanja negara secara besar-besaran dengan menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran nasional dan daerah.
Kebijakan ini memotong total anggaran hingga Rp 306,69 triliun, termasuk pengurangan biaya operasional, perjalanan dinas, pemangkasan belanja nonproduktif, dan pembatasan alokasi transfer ke daerah.
Beberapa kementerian juga memangkas dana untuk pertemuan, perjalanan, dan belanja rutin untuk mendukung prioritas program sektoral.
”Efisiensi dikurangilah perjalanan dinas, kurangilah rapat-rapat, kurangilah seminar-seminar, kurangilah kunjungan-kunjungan kerja, untuk apa lagi kunjungan kerja? yang penting kerja, bukan kunjungan-kunjungan kerjanya,” ujar Presiden Prabowo pada Kamis (28/8/2025).
Danantara...
Pembentukan Danantara dan Peleburan BUMN
Pemerintah Indonesia secara resmi meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara sebagai lembaga pengelola investasi negara. Bahkan pembentukan Danantara ini bagian dari transformasi besar terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Danantara lahir setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN.
Badan ini resmi diluncurkan 24 Februari 2025 di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta oleh Presiden Republik Indonesia.
Dalam pernyataannya, Rosan Roeslani, Kepala Danantara sekaligus Menteri Investasi dan Hilirisasi mengatakan, lembaga ini dibentuk untuk memperkuat tata kelola aset negara yang dikelola oleh BUMN.
Tidak hanya itu, Rosan juga mengatakan jika lahirnya Danatara tersebut adalah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional melalui pengelolaan investasi strategis.
Sebagai lembaga kekayaan negara, Danantara bertugas mengonsolidasikan investasi dan operasional sejumlah BUMN strategis yang selama ini tersebar antar kementerian, termasuk Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan.
Bahkan perubahan ini secara efektif memindahkan sebagian besar wewenang operasional dan investasi BUMN dari Kementerian BUMN ke Danantara.
Namun, Kementerian BUMN tetap berfungsi sebagai regulator, pembina, dan pengawas kebijakan makro terhadap BUMN, sehingga tidak dibubarkan meskipun peran operasionalnya berkurang.
Pisah Ranjang...
Pisah Ranjang Kemanag dan Kemenhaj
Isu penting lainnya adalah soal pisah ranjang Kemenag dan Kemenhaj. Pemerintah secara resmi memulai babak baru dalam tata kelola urusan keagamaan dan ibadah haji di Indonesia.
Presiden Prabowo secara resmi telah memisahkan urusan keagamaan dan haji. Hal ini ditandai dengan pembentukan Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) sebagai lembaga mandiri yang terpisah dari Kementerian Agama (Kemenag).
Langkah ini diambil Presiden Prabowo Subianto guna menjawab tantangan besar dalam penyelenggaraan ibadah haji. Terlebih Indonesia merupakan negara dengan kuota jemaah haji terbesar di dunia.
Dalam struktur kabinet terbaru, Presiden melantik Mochamad Irfan Yusuf sebagai Menteri Haji dan Umrah. Kehadiran kementerian baru ini juga langsung gerak cepat memangkas biaya haji 2026.
Menteri Diganti...
Sejumlah Menteri Diganti
Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto melakukan beberapa kali perombakan kabinet dalam kurun waktu kurang dari setahun sejak awal masa jabatannya.
Salah satu momen penting terjadi pada 8 September 2025, saat Presiden melantik sejumlah menteri baru sekaligus mengganti beberapa nama yang sebelumnya menjabat.
Perubahan itu diumumkan langsung oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Istana Negara, Jakarta Pusat.
Dalam reshuffle tersebut, posisi menteri di beberapa kementerian strategis mengalami pergeseran.
Presiden mengganti pejabat di posisi seperti Menteri Koordinator Politik dan Keamanan, Menteri Keuangan, Menteri Perlindungan Pekerja Migran, Menteri Koperasi, dan Menteri Pemuda dan Olahraga.
Selain itu, Presiden juga mengangkat Menteri dan Wakil Menteri Haji dan Umrah menyusul pembentukan kementerian baru yang fokus pada pelayanan haji dan umrah.
Sebelumnya, pada 19 Februari 2025, reshuffle kabinet perdana juga dilakukan dengan penggantian Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi serta pelantikan pejabat baru.
Kopdes Merah Putih...
Pembentukan Kopdes Merah Putih
Presiden Prabowo Subianto resmi meluncurkan program strategis Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih) sebagai bagian dari upaya memperkuat perekonomian desa.
Program ini diluncurkan pada 21 Juli 2025 di Desa Bentangan, Wonosari, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, dengan pelaksanaan secara hybrid yang melibatkan seluruh provinsi di Indonesia.
Pembentukan Kopdes Merah Putih berdasar pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, yang ditandatangani Presiden Prabowo pada 27 Maret 2025.
Program ini dirancang sebagai bagian dari rangkaian kebijakan ekonomi untuk memperkuat tapak ekonomi akar rumput dan mengurangi ketergantungan masyarakat desa terhadap rentenir serta praktik pinjaman berbunga tinggi.
Pemerintah menargetkan pembentukan lebih dari 80.000 unit Kopdes Merah Putih yang tersebar di desa dan kelurahan Indonesia.
Dari jumlah tersebut, sejumlah 103 koperasi percontohan telah ditetapkan sebagai model yang akan direplikasi di wilayah lain sebelum operasional penuh pada akhir 2025.
Magang digaji pemerintah...
Program Magang Digaji Pemerintah
Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) resmi meluncurkan Program Magang Nasional 2025. program ini memberikan kesempatan bagi para sarjana baru untuk magang kerja dan digaji oleh pemerintah.
Program ini merupakan salah satu kebijakan pemerintah di bawah Presiden Prabowo Subianto untuk menangani tingginya angka pengangguran di kalangan lulusan perguruan tinggi.
Program Magang Nasional dibuka secara bertahap sejak Oktober 2025 dengan pendaftaran yang telah dimulai melalui platform resmi pemerintah.
Program ini memberikan uang saku setara Upah Minimum Provinsi (UMP), yang pada banyak daerah diperkirakan sekitar Rp 3,3 juta per bulan.
Semua gaji tersebut sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah selama masa magang berlangsung.
Pada gelombang pertama, program ini menargetkan sekitar 20.000 peserta, sementara batch kedua yang dibuka pada November 2025 menambah kuota hingga 80.000 peserta.
