Jaksa Agung Minta Tambah Anggaran Rp 7,49 Triliun ke Kemenkeu

Murianews, Jakarta – Jaksa Agung ST Burhanuddin mengajukan usulan tambahan anggaran sebesar Rp 7,49 triliun untuk tahun anggaran 2026.

Usulan tersebut disampaikan Burhanuddin dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (20/1/2026).

Ia menjelaskan, pagu indikatif yang diterima Kejaksaan saat ini, yakni sebesar Rp 20 triliun, dinilai masih jauh dari kebutuhan riil institusi.

”Untuk mencegah terhentinya fungsi kelembagaan dalam penegakan hukum, Kejaksaan mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 7,49 triliun,” ujar Burhanuddin dikutip dari Antara.

Menurut Jaksa Agung, jika usulan tambahan ini tidak disetujui, efektivitas penegakan hukum terancam merosot tajam. Kejaksaan memprediksi penanganan perkara di tingkat pusat akan berkurang hingga 55 persen, sementara di daerah penurunannya bisa mencapai 75 persen.

Krisis anggaran ini bahkan diperkirakan akan menghabiskan biaya sidang perkara pidana umum pada semester pertama tahun 2026.

Lebih memprihatinkan lagi, anggaran sidang untuk perkara pidana khusus disebut hanya cukup untuk menangani satu perkara saja.

Kekurangan anggaran saat ini mencakup tiga area krusial, yaitu belanja pegawai, operasional, dan nonoperasional.

Pagu saat ini...

Burhanuddin menyoroti pagu saat ini belum mengakomodasi gaji serta tunjangan bagi sekitar 11.000 CPNS dan PPPK baru di lingkungan Korps Adhyaksa.

Dari total usulan tambahan Rp 7,49 triliun, Kejaksaan merencanakan alokasi  untuk program dukungan manajemen sebesar Rp 5,65 triliun, program penegakan hukum sebesar Rp 1,85 triliun,

Jaksa Agung menegaskan, usulan penambahan dana ini telah disampaikan secara resmi kepada Menteri PPN/Bappenas dan Menteri Keuangan.

Sebagai gambaran, dari pagu awal Rp 20 triliun yang telah ditetapkan, sebanyak Rp 11,42 triliun dialokasikan untuk dukungan manajemen dan Rp 8,58 triliun untuk program penegakan hukum.