KPK Klaim Pengalihan Penahanan Tersangka Bagian dari Strategi

Murianews, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan jika setiap keputusan mengenai permohonan pengalihan penahanan murni didasarkan pada strategi penanganan perkara, bukan karena momentum hari raya keagamaan.

Pernyataan ini muncul menyusul adanya sejumlah tahanan lain yang mulai mengajukan permohonan serupa, setelah sebelumnya mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas sempat mendapatkan status tahanan rumah pada periode Lebaran 2026.

”Apakah ini akan disetujui pada hari raya keagamaan dan lain-lain? Saya tegaskan kembali bahwa ini adalah terkait dengan strategi penanganan perkara,” ujar Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu dikutip dari Antara, Jumat (27/3/2026).

Asep menjelaskan fokus utama tim penyidik adalah melihat efektivitas strategi yang harus diterapkan pada setiap tahapan kasus.

Oleh karena itu, permohonan pengalihan penahanan dari para tersangka akan dipertimbangkan secara selektif berdasarkan kebutuhan hukum di lapangan.

”Jadi, bukan ke situ (momentum hari raya) fokusnya, tetapi bagaimana pada setiap tahapan ini kami melihat strategi yang harus diterapkan di situ,” tambah Asep.

Kasus dugaan korupsi kuota haji Indonesia tahun 2023-2024 ini mulai disidik KPK sejak 9 Agustus 2025. Pada awal Januari 2026, KPK menetapkan Yaqut Cholil Qoumas dan staf khususnya, Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex, sebagai tersangka.

Berdasarkan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI yang diterima KPK pada akhir Februari lalu, kerugian negara akibat kasus ini mencapai angka fantastis, yakni Rp 622 miliar.

Permohonan...

Yaqut sebelumnya resmi ditahan di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK pada 12 Maret 2026. Namun, atas permohonan keluarga, KPK sempat mengabulkan pengalihan statusnya menjadi tahanan rumah sejak 19 Maret 2026.

Status tersebut tidak bertahan lama. Setelah melalui proses evaluasi, KPK memutuskan untuk mengembalikan Yaqut ke sel tahanan. Sejak Selasa (24/3/2026), mantan Menag tersebut resmi kembali menjadi penghuni Rumah Tahanan (Rutan) KPK.