Apresiasi Pembaca
Kirimkan apresiasi Anda untuk mendukung jurnalisme bersih dan profesional Murianews.com
Syarat dan Ketentuan
Definisi Apresiasi Pembaca adalah fitur dukungan dari pembaca kepada Murianews.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
Murianews.com tidak berkewajiban memberikan balasan atas kontribusi, namun kami menghargai setiap dukungan yang diberikan.
Murianews, Jakarta – Polri resmi membentuk Satuan Tugas (Satgas) Haji guna mengawal pelaksanaan ibadah haji tahun 2026. Satgas yang bekerja sama dengan Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) ini akan berfokus pada pemberantasan praktik haji ilegal serta perlindungan jemaah dari berbagai modus penipuan.
Kadiv Humas Polri, Irjen Pol Johnny Eddizon Isir mengatakan, kehadiran Polri dalam penyelenggaraan haji bertujuan untuk menjamin keamanan, ketertiban, dan mengungkap jaringan travel nakal yang kerap merugikan masyarakat.
”Penugasan Polri bersifat terpadu. Kami ingin menjamin penyelenggaraan haji berjalan aman, tertib, dan sepenuhnya bebas dari praktik ilegal,” ujar Johnny dikutip dari Antara, Rabu (15/4/2026).
Johnny menjelaskan, dalam pelaksanaannya Polri akan menjalankan fungsi preemtif, preventif serta represif (penegakan hukum) guna menangani permasalahan haji ilegal.
Pada fungsi preemtif, lanjutnya, Polri akan membangun upaya untuk membangun kesadaran masyarakat dengan mengedukasi bahaya haji ilegal atau nonprocedural. Selain itu juga menyosialisasikan agar jemaah hanya haji lewat jalur resmi, dan memberikan penyuluhan hukum terkait penipuan travel.
”Polri bersinergi dengan Kementerian Agama RI dan pemerintah daerah,” katanya.
Kemudian, pada fungsi preventif, lanjut dia, Polri akan mengawasi travel haji dengan memantau biro perjalanan, mendeteksi paket perjalanan yang menawarkan haji tanpa antre, dan pengumpulan intelijen terhadap sindikat.
”Pencegahan haji ilegal dengan menggagalkan calon jamaah dengan visa tidak sesuai operasi menjelang musim haji,” tuturnya.
