Jelang Sidang, Sudewo dan Tiga Kades Dipindahkan ke Rutan Semarang

Murianews, Semarang – Bupati Pati nonaktif Sudewo, resmi dipindahkan ke Rumah Tahanan (Rutan) Kelas I Semarang menjelang bergulirnya proses persidangan.

Pria yang juga pernah duduk sebagai legislator Senayan ini bakal menghadapi meja hijau atas dua perkara sekaligus, yakni kasus dugaan pemerasan saat menjabat Bupati Pati serta korupsi proyek pembangunan rel kereta api di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) saat menjadi anggota Komisi V DPR RI.

Juru Bicara (Jubir) KPK, Budi Prasetyo mengatakan, pemindahan penahanan Sudewo ke Rutan Klas I Semarang dilakukan demi mempermudah serta memperlancar proses pemeriksaan di pengadilan.

Terlebih, rangkaian persidangan nantinya akan dipusatkan di Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Semarang.

”Pasca-jaksa penuntut umum (JPU) KPK menerima surat penetapan dari Pengadilan Negeri Tipikor Semarang, langsung melakukan pemindahan penahanan terhadap tersangka SDW,” jelas Budi Prasetyo dikutip dari Detik.com, Sabtu (6/6/2026).

Budi menambahkan, proses pemindahan badan tahanan ini telah memiliki payung hukum yang jelas dan sesuai dengan koridor hukum acara pidana yang berlaku di tanah air.

”Sebagaimana diatur dalam Pasal 104 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP, pemindahan penahanan para tersangka ini untuk kepentingan pemeriksaan para terdakwa nantinya dalam tahap persidangan di PN Tipikor Semarang,” terangnya.

Selain Sudewo, tim penyidik komisi antirasuah juga turut memindahkan tiga tersangka lainnya yang berlatar belakang sebagai kepala desa (Kades) di Kabupaten Pati.

Tiga kades...

Mereka adalah Abdul Suyono (YON) selaku Kades Karangrowo (Kecamatan Jakenan), Sumarjiono (JION) selaku Kades Arumanis (Kecamatan Jaken), dan Karjan (JAN) selaku Kades Sukorukun (Kecamatan Jaken).

Berbeda dengan Sudewo, ketiga kades tersebut dijebloskan ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Semarang.

Mengenai jalannya penuntutan, KPK telah melimpahkan berkas perkara dari dua kasus besar yang menjerat Sudewo. Guna efektivitas waktu di persidangan, JPU berencana untuk menggabungkan dua berkas perkara tersebut menjadi satu draf dakwaan utuh.

”Jadi ada dua berkas perkara penyidikan, penyidikan untuk perkara DJKA dan penyidikan untuk perkara Pati,” kata Budi.