Saat ditanyakan berkaitan dengan sanksi atas pelanggaran itu, Abdi malah, melemparkan persoalan itu ke Bawaslu Makassar untuk ditindaklanjuti. Sebab, hal tersebut berkaitan dengan pelanggaran.
”Ini akan menjadi catatan kita sebagai bahan evaluasi. Tentunya untuk pelaksanaan debat kedua nanti di November kita akan perketat pemeriksaan untuk masuk di forum,” ucap Dede menegaskan.
Murianews, Makassar – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar menggelar debat publik pertama untuk pasangan calon wali kota dan dan wakil wali kota pada Pilkada serentak 2024 di Hotel Dalton Makasar, Sulawesi Selatan, Sabtu (26/10/2024).
Pada pelaksanaannya, debat publik Pilkada serentak 2024 ini sempat diwarnai keributan hingga nyaris ricuh antarpendukung.
Melansir Antara, ketegangan tersebut berawal saat pasangan calon nomor urut 3, yakni Indira Yusuf Ismail-Ilham Ari Fauzi A Uskara hendak menyampaikan pemaparan visi misinya. Sebelumnya, pasangan nomor urut 1 Munafri Arifuddin-Aliyah Mustika Ilham, serta pasangan nomor urut 2 Andi Seto Gadhista Asapa dan Rezki Mulfiati Lutfi sudah menyampaikan visi misinya.
Terlihat ada tim pendukung paslon nomor urut 2 terdengar ribut di bagian belakang lalu mengeluarkan megaphone atau pengeras suara sambil bersorak-sorak. Hal itu sontak memancing tim pendukung paslon 1 bereaksi sehingga terjadi keributan.
Selang beberapa saat, terlihat staf KPU Makassar berusaha mengambil barang tersebut untuk diamankan. Sementara orang yang membawanya juga berupaya mempertahankan, tetapi dengan cepat dan tegas barang itu diambil lalu dibawa keluar.
Padahal, dalam rapat sebelumnya tim paslon bersama komisioner di kantor KPU Makassar, telah sepakat tidak boleh ada embel-embel selain atribut atau baju paslon menempel di badan pendukung. Tetapi yang terjadi melanggar hasil kesepakatan. Diduga pengamanan tidak ketat sehingga pengeras suara itu bisa lolos masuk ke arena debat, mengganggu acara.
”Kalau terkait tadi dinamika bawa toa akan kami koordinasikan dengan pihak keamanan, kenapa bisa lolos. Sementara kita koordinasikan dengan pihak keamanan juga tim paslon," kata anggota KPU Makassar Abdi Goncing kepada wartawan.
Menurut dia, dari hasil rapat sebelumnya sudah disepakati bahwa tim paslon mesti mengikuti semua kesepakatan yang disepakati bersama, namun saat pelaksanaan acara terjadi pelanggaran mengakibatkan proses debat terganggu.
Saat ditanyakan berkaitan dengan sanksi atas pelanggaran itu, Abdi malah, melemparkan persoalan itu ke Bawaslu Makassar untuk ditindaklanjuti. Sebab, hal tersebut berkaitan dengan pelanggaran.
Dikonfirmasi terpisah, Ketua Bawaslu Makassar Dede Arwinsyah merespons kejadian itu bahwa ada ketidakprofesionalan dalam pelaksanaan kegiatan debat, meski sebelumnya ada kesepakatan antara tim paslon penyelenggara maupun pengawas Pemilu.
”Ini akan menjadi catatan kita sebagai bahan evaluasi. Tentunya untuk pelaksanaan debat kedua nanti di November kita akan perketat pemeriksaan untuk masuk di forum,” ucap Dede menegaskan.
