Adapun dalam peningkatan kesiapsiagaan itu yang dapat dilakukan adalah dengan beberapa cara. Di antaranya, mengintensifkan pengecekan pada kawasan aliran sungai, perbukitan, tebing curam, mempersiapkan peralatan, anggaran dan termasuk menetapkan status tanggap darurat bencana.
”Kalau daerah sudah langganan bencana segeralah menetapkan status tanggap darurat sehingga pemerintah pusat dalam hal ini BNPB bisa memberi pendampingan kepada daerah,” ujarnya.
Masing-masing Kabupaten Pandeglang, Lebak, Serang, Cianjur, Sukabumi, Kabupaten Bogor, Pasuruan, Sumenep, Malang, Bandung Barat, dan Cilacap.
Murianews, Jakarta – Potensi bencana alam masih akan terjadi hingga awal tahun 2025 mendatang. Kondisi ini terjadi akibat peningkatan intensitas hujan.
Terkait kondisi itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengingatkan seluruh daerah di Pulau Jawa masih harus bersiaga menghadapi potensi bencana alam hingga awal 2025.
”Kondisi tersebut dikarenakan yang terjadi saat ini masih awal, puncaknya akan berlangsung awal 2025 sebagaimana prakiraan dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG),” kata Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari dalam konferensi pers bertajuk ”Disaster Briefing” yang diikuti di Jakarta, Senin (9/12/2024), dilansir dari Antara.
Berdasarkan analisa BMKG diketahui Pulau Jawa, dan 60 persen zona musim di Indonesia lainnya, saat ini sudah berada pada musim hujan dan puncaknya berlangsung sampai kuartal pertama 2025.
Dalam rentang waktu tersebut, BMKG melaporkan kalau hujan meningkat sebesar 20 persen dibandingkan kondisi normal karena dipengaruhi oleh sejumlah fenomena atmosfer seperti Madden Julian Osciliation (MJO), gelombang ekuatorial Rossby, gelombang Kelvin, La Nina lemah dan dapat diperkuat dengan adanya siklon tropis atau bibit siklon tropis.
Abdul mengungkapkan, peringatan tersebut harus diperhatikan dengan betul bagi masyarakat dan juga pemerintah daerah demi meminimalisasi dampak buruk yang akan ditimbulkan.
Status Tanggap Darurat...
Adapun dalam peningkatan kesiapsiagaan itu yang dapat dilakukan adalah dengan beberapa cara. Di antaranya, mengintensifkan pengecekan pada kawasan aliran sungai, perbukitan, tebing curam, mempersiapkan peralatan, anggaran dan termasuk menetapkan status tanggap darurat bencana.
”Kalau daerah sudah langganan bencana segeralah menetapkan status tanggap darurat sehingga pemerintah pusat dalam hal ini BNPB bisa memberi pendampingan kepada daerah,” ujarnya.
Berdasarkan data rekapitulasi BNPB banjir dan tanah longsor mendominasi kejadian bencana pada sejumlah daerah di Pulau Jawa dari 2-9 Desember 2024.
Masing-masing Kabupaten Pandeglang, Lebak, Serang, Cianjur, Sukabumi, Kabupaten Bogor, Pasuruan, Sumenep, Malang, Bandung Barat, dan Cilacap.
