Pemkab Rembang Siap Tancap Gas Tekan Kemiskinan di Awal 2025

Murianews, Rembang – Angka kemiskinan di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, sejauh ini masih cukup tinggi. Tercatat jumlah penduduk miskin di Rembang mencapai 91,45 ribu jiwa atau 14,02 persen pada 2024.

Terkait kondisi itu, Pemkab Rembang mendorong Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) untuk segera memulai langkah konkret menurunkan angka kemiskinan pada triwulan pertama 2025.

Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Rembang Mochamad Hanies Cholil Barro’ dalam rapat koordinasi dan sosialisasi dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Rembang 2025-2029 di aula kantor Bappeda setempat, Senin (23/12/2024).

Wakil Bupati yang akrab disapa Gus Hanies itu menegaskan, validasi data kemiskinan menjadi langkah prioritas di awal tahun 2025. Menurutnya, langkah ini penting untuk memastikan program penanggulangan kemiskinan tepat sasaran dan tidak mengulangi kesalahan sebelumnya.

”Saya setuju kalau memang Kepala Bappeda mau sambang ke perangkat daerah sekaligus memfasilitasi data. Saya rasa itu ide yang cukup bagus dan tentu kita akan dukung itu,” ujarnya, dilansir dari laman Pemkab Rembang.

Gus Hanies juga optimis dapat mengejar target angka kemiskinan mendekati 0 persen pada 2045. Ia menilai kolaborasi dengan dunia usaha menjadi kunci untuk mewujudkan aksi penanganan kemiskinan yang lebih konkret mulai awal 2025.

Sementara itu, Kepala Bappeda Rembang Afan Martadi menyebutkan bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 400.9.14/1909/2024, ada 15 desa yang menjadi lokasi prioritas penanggulangan kemiskinan, termasuk kemiskinan ekstrem, pada tahun 2025.

Data Desa Miskin... 

Desa-desa tersebut meliputi Karangasem (Kecamatan Bulu), Woro (Kragan), Bangunrejo (Pamotan), Tuyuhan (Pancur), Bancang (Sale), dan Glebeg (Sulang).

Selain itu, ada lima desa di Kecamatan Sedan. Yakni Sidomulyo, Menoro, Mojosari, Candimulyo, dan Sidorejo. Di Kecamatan Sluke, desa yang masuk prioritas adalah Labuhan Kidul, Bendo, dan Manggar.