Kemudian, pada Sabtu (17/1/2025) mendatang, pengetatan SOP juga akan diterapkan di Pasar Hewan Kragan.
Untuk kebijakan lebih lanjut, Dintanpan akan terus memantau perkembangan kasus dan berkoordinasi dengan Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM sebagai pihak yang berwenang terkait pasar hewan.
Murianews, Rembang – Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada sapi kembali merebak di beberapa daerah di Jawa Tengah. Salah satunya di Kabupaten Rembang.
Hingga saat ini, tercatat sudah ada puluhan ekor sapi terpapar PMK. Dari jumlah ini, beberapa ekor sapi di antaranya mati.
Terkait mencuatnya lagi kasus PMK, Dinas Pertanian dan Pangan (Dintanpan) Rembang sudah melakukan berbagai upaya. Antara lain, tindakan vaksinasi untuk mencegah penyebaran PMK mulai dilakukan pada Senin (13/1/2025). Sebanyak 250 dosis vaksin telah disiapkan untuk pencegahan PMK ini
Terbaru, Dintanpan Rembang juga memperketat Standar Operasional Prosedur (SOP) di pasar hewan guna mencegah penyebaran PMK. Kebijakan ini diterapkan dengan melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap sapi-sapi yang akan dijual.
Pada Selasa pagi (14/1/2025), tim kesehatan hewan dari Dintanpan melakukan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum memasuki Pasar Hewan Pamotan. Selain itu, petugas juga menyemprotkan disinfektan pada sapi dan kendaraan pengangkutnya.
Kabid Peternakan Dintanpan Rembang Lulu Rofiana menyampaikan, bahwa tim telah berada di lokasi pasar sejak pukul 05.30 WIB untuk memeriksa kesehatan sapi-sapi yang akan masuk.
”Kami melakukan pengecekan di depan pasar sebelum sapi-sapi masuk. Selain itu, kami juga menyemprotkan disinfektan pada kendaraan dan memeriksa ternaknya,” ujar Lulu, dilansir dari laman Pemkab Rembang.
Untuk pedagang yang sapinya terindikasi PMK, mereka diminta kembali ke kota asal. Hasil pemeriksaan, tiga pedagang dari luar kota diminta untuk putar balik.
Pasar Hewan Kragan...
Kemudian, pada Sabtu (17/1/2025) mendatang, pengetatan SOP juga akan diterapkan di Pasar Hewan Kragan.
Untuk kebijakan lebih lanjut, Dintanpan akan terus memantau perkembangan kasus dan berkoordinasi dengan Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM sebagai pihak yang berwenang terkait pasar hewan.
