Apresiasi Pembaca
Kirimkan apresiasi Anda untuk mendukung jurnalisme bersih dan profesional Murianews.com
Syarat dan Ketentuan
Definisi Apresiasi Pembaca adalah fitur dukungan dari pembaca kepada Murianews.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
Murianews.com tidak berkewajiban memberikan balasan atas kontribusi, namun kami menghargai setiap dukungan yang diberikan.
Murianews, Rembang – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rembang, Jawa Tengah, sudah menyiapkan lahan untuk rencana pembangunan Sekolah Rakyat.
Adapun lahan yang disiapkan berada di sebelah utara kantor Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Kecamatan Sulang. Calon lokasi Sekolah Rakyat ini telah ditinjau oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) perwakilan Provinsi Jawa Tengah.
Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Dindikpora) Kabupaten Rembang Sutrisno menyampaikan, pihaknya bersama Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (Dinsos PPKB) mengusulkan pembukaan jenjang SD, SMP, dan SMA.
Masing-masing jenjang direncanakan memiliki dua rombongan belajar (rombel). Satu rombel terdiri atas 25 anak. Dengan demikian, Sekolah Rakyat di Rembang diproyeksikan dapat menampung total 150 anak.
Terkait ketersediaan guru, tenaga kependidikan, termasuk kepala sekolah, Sutrisno menyebut hal tersebut masih menunggu kejelasan dari pemerintah pusat.
Ia mengungkapkan, sudah ada informasi mengenai rencana seleksi pengisian jabatan kepala sekolah oleh Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan (KSPSTK) serta Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru.
”Namun, hingga saat ini kami di Rembang belum menerima surat resmi terkait pengisian jabatan Kepala Sekolah Rakyat. Informasi yang kami dapat hanya berupa terusan pesan dari rekan-rekan kepala dinas di daerah lain di Jawa Tengah,” ungkapnya, dilansir dari laman Pemkab Rembang, Jumat (2/5/2025).
Pembangunan Sekolah Rakyat akan didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Namun, menurut informasi terbaru dari Menteri Sosial (Mensos) Syaifullah Yusuf, kemungkinan juga akan melibatkan partisipasi pihak swasta.
