”Kebanyakan yang jadi petugas TPHD-mohon maaf nih, saya harus bicara secara gamblang- tim suksesnya bupati atau mungkin muspidanya. Yang, kalau mau kita suruh mereka kerja ngurusin masyarakat mau apa tidak, membantu petugas haji mau apa tidak, mengurus lansia yang demensia mau apa tidak? Kan memang harus ada klasifikasi petugas,” kata anggota Komisi VIII DPR RI itu, dikutip dari Instagram DPR RI, Jumat (13/6/2025).
Menurutnya, petugas ke depan minimal mereka harus bisa berbahasa Arab. Kemudian, petugas minimal tahu apa yang harus dikerjakan dan terkontrol. Baik jam, waktu dan lokasinya.
”Kriteria seperti itu menjadi sesuatu catatan buat kami. Bahkan, bayangan saya ke depan harus ada badan diklat yang didirikan BP haji harus bisa mencetak petugas-petugas yang berkualitas. Termasuk juga ada klasifikasi-klasifikasi, Pertugas minimal pernah menjadi berhaji atau pernah berumrah,” tegasnya.
Murianews, Jakarta – Anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji menyoroti beberapa hal terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025.
Salah satu yang mendapat sorotan adalah kinerja Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD). Di mana, banyak petugas dinilai belum memenuhi standar kompetensi yang dibutuhkan.
Mulai dari kurangnya penguasaan bahasa Arab, minimnya pemahaman teknis di lapangan, hingga rendahnya disiplin saat mendampingi jemaah haji.
Keluhan dari para jemaah pun semakin memperkuat urgensi evaluasi terhadap proses penunjukan TPHD, terutama yang berasal dari pemerintah kabupaten/kota.
Menanggapi hal ini, anggota Timwas Haji Selly Andriany Gantina mendorong adanya seleksi yang lebih ketat terhadap calon petugas haji di masa mendatang.
Ia menegaskan, bahwa petugas TPHD idealnya memiliki pengalaman menunaikan ibadah haji atau umrah sebelumnya, serta mengikuti pelatihan khusus agar lebih siap menghadapi tantangan di lapangan.
”Pelayanan terhadap jemaah harus menjadi prioritas utama, bukan sekadar menjalankan tugas administratif atau formalitas belaka,” kata Selly.
Menurutnya, sesuai undang-undang, dalam pelaksanaan haji ini memang memberikan kesempatan daerah merekrut TPHD. Namun, kriteria TPHD ini tidak dijelaskan kriterianya secara clear dalam turunannya.
Minimal Pernah Berhaji atau Berumrah...
”Kebanyakan yang jadi petugas TPHD-mohon maaf nih, saya harus bicara secara gamblang- tim suksesnya bupati atau mungkin muspidanya. Yang, kalau mau kita suruh mereka kerja ngurusin masyarakat mau apa tidak, membantu petugas haji mau apa tidak, mengurus lansia yang demensia mau apa tidak? Kan memang harus ada klasifikasi petugas,” kata anggota Komisi VIII DPR RI itu, dikutip dari Instagram DPR RI, Jumat (13/6/2025).
Menurutnya, petugas ke depan minimal mereka harus bisa berbahasa Arab. Kemudian, petugas minimal tahu apa yang harus dikerjakan dan terkontrol. Baik jam, waktu dan lokasinya.
”Kriteria seperti itu menjadi sesuatu catatan buat kami. Bahkan, bayangan saya ke depan harus ada badan diklat yang didirikan BP haji harus bisa mencetak petugas-petugas yang berkualitas. Termasuk juga ada klasifikasi-klasifikasi, Pertugas minimal pernah menjadi berhaji atau pernah berumrah,” tegasnya.
