RAT menjadi forum tertinggi pengambilan keputusan dalam koperasi, termasuk untuk penjualan aset, dan harus didahului dengan audit oleh akuntan publik.
”Saat ini RAT belum terlaksana. Kami mendorong pengurus untuk segera melaksanakan RAT sesuai ketentuan agar langkah-langkah penyelesaian dapat diambil secara sah dan transparan,” terang Mahfud.
Murianews, Rembang – Pemerintah Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, ikut turun tangan dengan memfasilitasi audiensi antara perwakilan anggota dan pengurus BMT Harum yang digelar di ruang rapat bupati, Selasa (24/6/2025).
Audiensi dihadiri langsung oleh Bupati Rembang Harno, perwakilan anggota BMT Harum, jajaran pengurus BMT Harum, serta sejumlah perangkat daerah terkait, termasuk Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM (Dindagkop UKM) Kabupaten Rembang.
Pertemuan ini merupakan bentuk respon Pemkab terhadap aspirasi masyarakat terkait belum jelasnya pengembalian dana simpanan anggota koperasi.
Dalam pertemuan tersebut, perwakilan anggota menyampaikan harapan agar aset milik BMT Harum dapat dijual untuk kemudian hasilnya dibagikan kepada anggota, sebagai solusi dari permasalahan dana simpanan yang belum terselesaikan.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Rembang Harno memahami aspirasi yang berkembang. Namun, penyelesaian persoalan koperasi harus melalui mekanisme dan prosedur yang sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
”Pemerintah daerah mencatat dan memahami harapan para anggota. Namun, penyelesaian masalah ini tentu memerlukan proses dan tidak bisa dilakukan secara serta-merta. Kami harapkan semua pihak tetap mengedepankan musyawarah dan mengikuti prosedur hukum yang berlaku,” ujar bupati, dilansir dari laman Pemkab Rembang, Rabu (25/6/2025).
Ketua Pengurus BMT Harum Gofar menjelaskan, bahwa struktur kelembagaan BMT Harum berbeda dari koperasi pada umumnya.
Pengurus dan pengelola merupakan dua entitas yang terpisah, dan selama ini pengelolaan dilakukan oleh General Manager tanpa laporan rutin kepada pengurus. Atas dasar itu, pengurus sepakat untuk menempuh jalur hukum guna mengungkap dugaan kecurangan.
Harus Melalui RAT...
Sementara itu, Kepala Dindagkop UKM Rembang Mahfud menegaskan, penjualan aset koperasi hanya dapat dilakukan melalui keputusan resmi Rapat Anggota Tahunan (RAT).
RAT menjadi forum tertinggi pengambilan keputusan dalam koperasi, termasuk untuk penjualan aset, dan harus didahului dengan audit oleh akuntan publik.
”Saat ini RAT belum terlaksana. Kami mendorong pengurus untuk segera melaksanakan RAT sesuai ketentuan agar langkah-langkah penyelesaian dapat diambil secara sah dan transparan,” terang Mahfud.
