”Memang kemarin banyak daerah yang tidak disetujui oleh kementerian. Ada yang karena tipografinya miring terutama yang dari luar Jawa, kemudian lahan gambut yang membutuhkan pemadatan yang cukup lama,” imbuhnya, dilansir dari laman Pemkab Rembang.
Dinsos PPKB Kabupaten Rembang masih menunggu informasi pembukaan pendaftaran tahap kedua dari Kementerian Sosial.
Murianews, Rembang – Banyak daerah belum masuk dalam daftar 100 daerah rintisan Sekolah Rakyat tahap pertama yang digagas Kementerian Sosial (Kemensos). Salah satunya adalah Kabupaten Rembang, Jawa Tengah.
Hal ini disebabkan oleh beberapa kendala teknis, terutama berkaitan dengan kesiapan fasilitas dan bangunan yang sesuai dengan ketentuan kementerian.
Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Keluarga Berencana (Dinsos PPKB) Kabupaten Rembang Prapto Raharjo menyampaikan, daerah-daerah yang ditetapkan dalam tahap pertama umumnya telah memiliki fasilitas milik kementerian.
Seperti balai rehabilitasi sosial atau panti, maupun aset milik pemerintah daerah yang memenuhi persyaratan dari segi luas dan kelayakan bangunan.
”Seratus Sekolah Rakyat tahap pertama itu yang menggunakan fasilitas milik kementerian seperti balai rehabilitasi atau panti-panti itu. Ditambah dengan pemda yang bisa menyediakan bangunan yang tidak terpakai dengan luasan memenuhi persyaratan. Sehingga dari kementerian tinggal merehab saja,” ungkap Prapto, Rabu (9/7/2025).
Pemerintah Kabupaten Rembang sebelumnya telah mengusulkan pemanfaatan bangunan milik Balai Latihan Kerja (BLK) sebagai lokasi Sekolah Rakyat.
Namun berdasarkan hasil survei dari Sentra Margo Laras Pati Kementerian Sosial, bangunan tersebut belum memenuhi syarat.
Selain Rembang, sejumlah daerah lainnya di Indonesia juga mengalami hal serupa. Kendala seperti tipografi lahan yang tidak sesuai hingga kondisi tanah yang memerlukan penanganan khusus menjadi alasan belum lolosnya beberapa usulan.
Pembukaan Tahap Kedua...
”Memang kemarin banyak daerah yang tidak disetujui oleh kementerian. Ada yang karena tipografinya miring terutama yang dari luar Jawa, kemudian lahan gambut yang membutuhkan pemadatan yang cukup lama,” imbuhnya, dilansir dari laman Pemkab Rembang.
Meski belum berhasil pada tahap awal, Pemkab Rembang tetap berkomitmen mendukung program nasional ini dan akan terus berupaya untuk mengikuti tahap selanjutnya.
Dinsos PPKB Kabupaten Rembang masih menunggu informasi pembukaan pendaftaran tahap kedua dari Kementerian Sosial.
