Menurutnya, hal ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menyediakan ruang belajar yang aman dan layak bagi siswa.
”Pemerintah daerah sudah berkomitmen ada 12 sekolah yang akan dibangun melalui APBD Perubahan kemarin. Itu yang rusak parah, seperti di wilayah Sarang, Gunungmulyo, dan sebagainya, yang tidak mendapat bantuan dari pemerintah pusat,” ungkapnya.
Murianews, Rembang – Pemkab Rembang bersama DPRD setempat menetapkan alokasi anggaran untuk perbaikan 12 gedung sekolah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun Anggaran 2025.
Program ini melengkapi revitalisasi 49 gedung sekolah (SD, SMP, dan PAUD) yang sedang dilaksanakan melalui pendanaan pemerintah pusat.
Kepala Bidang Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dindikpora) Kabupaten Rembang Kapti Prasetyo Aji menyampaikan, sekolah-sekolah yang dialokasikan masuk kategori prioritas. Beberapa di antaranya bahkan telah roboh lebih dari satu tahun lalu.
”Alhamdulillah, kemarin mendapat perhatian dan respons dari bapak-bapak anggota Dewan,” ujarnya.
Kapti menambahkan, nilai anggaran perbaikan berkisar antara Rp 100 juta hingga Rp 200 juta per sekolah. Namun, keterbatasan kemampuan keuangan daerah membuat kebutuhan secara keseluruhan belum dapat dipenuhi.
”Untuk tahun 2026, kami akan melihat kembali skala prioritas mana yang harus ditangani terlebih dahulu,” terangnya, dilansir dari laman Pemkab Rembang.
Saat ini alokasi anggaran perbaikan tersebut masih menunggu hasil evaluasi dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebelum masuk ke dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
Sementara itu, Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Rembang, Puji Santoso, menyampaikan apresiasi atas langkah Pemkab Rembang yang telah mengalokasikan perbaikan sekolah melalui APBD Perubahan.
Menyediakan Ruang Belajar...
Menurutnya, hal ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menyediakan ruang belajar yang aman dan layak bagi siswa.
”Pemerintah daerah sudah berkomitmen ada 12 sekolah yang akan dibangun melalui APBD Perubahan kemarin. Itu yang rusak parah, seperti di wilayah Sarang, Gunungmulyo, dan sebagainya, yang tidak mendapat bantuan dari pemerintah pusat,” ungkapnya.