Ruas Tireman-Japerejo Jadi Fokus Pemeliharaan Jalan 2025 di Rembang

Murianews, Rembang – Perbaikan jalan di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, masih menjadi salah satu prioritas pemkab setempat pada tahun ini.

Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPU Taru) Rembang Nugroho menyampaikan, pada APBD Perubahan ada tambahan anggaran sekitar Rp 10 miliar untuk pemeliharaan rutin jalan.

Anggaran tersebut rencananya difokuskan pada ruas jalan Tireman-Japerejo, jika tidak ada titik lain yang lebih mendesak untuk segera ditangani.

”Kalau dari kebijakan Pak Bupati, yang prioritas ruas Tireman-Japerejo. Mungkin porsinya lebih banyak dibanding ruas lainnya. Itu kalau tidak mengganggu penanganan jalan lain, ya porsinya cukup besar di sana,” ujarnya, dilansir dari laman Pemkab Rembang.

Nugroho menambahkan, awalnya DPU Taru menargetkan perbaikan di banyak ruas jalan.

Namun, karena ruas Tireman-Japerejo yang sebelumnya diusulkan melalui program Inpres Jalan Daerah (IJD) tidak disetujui pusat, maka perbaikan dengan ruas jalan yang cukup panjang itu akhirnya harus ditangani melalui APBD Perubahan.

Hal ini membuat porsi anggaran lebih banyak terserap di ruas tersebut, sehingga pihaknya harus kembali menghitung prioritas ruas lain yang bisa diperbaiki.

Menurut Nugroho, penentuan prioritas dilakukan berdasarkan survei lapangan dan usulan masyarakat. Faktor lalu lintas serta kebutuhan para pengguna jalan menjadi pertimbangan utama dalam menentukan titik yang diperbaiki.

Pengadaan Langsung... 

Selain itu, DPU Taru juga menyiapkan paket perbaikan jalan melalui pengadaan langsung. Ada 23 titik yang tersebar di berbagai kecamatan, saat ini masih dalam proses perencanaan dengan melibatkan konsultan sebelum dilanjutkan ke tahap konstruksi.

Sementara itu, dari APBD Induk 2025 sudah tercatat empat paket pengerjaan jalan. Keempat ruas tersebut yakni Landoh-Kerep, Sendangagung-Segoromulyo, Mrayun-Ngajaran-Tahunan, serta Punggurharjo-Wuwur-Johogunung.

Nugroho menambahkan, usulan perbaikan jalan bisa disampaikan melalui berbagai saluran, tidak hanya lewat surat resmi dari desa ke kecamatan. Pihaknya juga menampung keluhan masyarakat yang disampaikan melalui media sosial.