Bupati Harno menekankan perlunya pembenahan berbagai aspek pendapatan, termasuk dampak implementasi UU HKPD, pemutakhiran data objek pajak, serta optimalisasi kontribusi BUMD.
Sementara itu, belanja daerah direncanakan sebesar Rp 1,99 triliun dengan fokus pada pembangunan sumber daya manusia, penguatan ekonomi daerah, peningkatan kualitas pelayanan publik, percepatan pembangunan infrastruktur, serta penguatan daya dukung lingkungan.
Dari sisi pembiayaan, penerimaan sebesar Rp 20 miliar berasal dari SiLPA dan pinjaman BLUD RSUD dr R Soetrasno, sementara pengeluaran dialokasikan untuk pembayaran cicilan pokok utang.
Murianews, Rembang – Pemkab Rembang, Jawa Tengah, menargetkan pertumbuhan ekonomi daerah pada kisaran 5,50 hingga 6,00 persen.
Hal itu disampaikan Bupati Rembang Harno saat menyampaikan Pengantar Nota Keuangan RAPBD 2026 dalam Rapat Paripurna DPRD Rembang, Kamis (20/11/2025).
Target tersebut menjadi landasan utama dalam penyusunan arah kebijakan fiskal dan prioritas pembangunan tahun 2026, di tengah tantangan penurunan alokasi Dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.
Bupati Harno menjelaskan, proyeksi pertumbuhan ekonomi tersebut sejalan dengan tren positif sejumlah indikator daerah. Antara lain peningkatan kinerja ekonomi, naiknya Indeks Pembangunan Manusia (IPM), inflasi yang terkendali, serta penurunan angka kemiskinan.
”Dengan tema pembangunan Peningkatan Ketahanan Pangan Daerah dalam Memperkuat Peran Rembang sebagai Lumbung Pangan Nasional, pertumbuhan ekonomi tahun 2026 ditargetkan mencapai 5,50-6,00 persen,” jelasnya, dilansir dari laman Pemkab Rembang.
Dalam paparannya, Bupati Harno menguraikan empat tujuan pembangunan daerah tahun 2026.
Yakni, pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan, peningkatan pendapatan dan produktivitas masyarakat, dan terwujudnya keamanan dan ketenteraman yang ditopang infrastruktur dan lingkungan yang berkualitas.
Pada Nota Keuangan RAPBD 2026, pendapatan daerah diproyeksikan sebesar Rp 1,97 triliun, terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 464,47 miliar dan pendapatan transfer sebesar Rp 1,51 triliun.
Belanja Daerah...
Bupati Harno menekankan perlunya pembenahan berbagai aspek pendapatan, termasuk dampak implementasi UU HKPD, pemutakhiran data objek pajak, serta optimalisasi kontribusi BUMD.
Sementara itu, belanja daerah direncanakan sebesar Rp 1,99 triliun dengan fokus pada pembangunan sumber daya manusia, penguatan ekonomi daerah, peningkatan kualitas pelayanan publik, percepatan pembangunan infrastruktur, serta penguatan daya dukung lingkungan.
Dari sisi pembiayaan, penerimaan sebesar Rp 20 miliar berasal dari SiLPA dan pinjaman BLUD RSUD dr R Soetrasno, sementara pengeluaran dialokasikan untuk pembayaran cicilan pokok utang.
