Nelayan Cantrang Dirikan Posko Pengaduan di Depan Kantor Bupati Rembang

Pendirian posko tersebut sebagai wadah untuk diskusi sesama nelayan dan juga Pemerintah Kabupaten Rembang menjelang Lebaran.

"Posko ini nanti hanya sampai Jumat depan. Selain digunakan sebagai tempat diskusi, menyerap aspirasi bagi nelayan, posko ini juga dapat dimanfaatkan tempat istirahat bagi para pemudik sembari menunggu bus atau transportasi lainnya," ungkap Jumadi (33) salah satu nelayan warga Gegunung Kulon, Kecamatan Rembang.

Kepada MuriaNewsCom, Jumadi mengaku bahwa saat ini para nelayan masih bingung mengenai nasib mereka.

"Kalau sesuai dengan aturan itu, masa berlaku jaring cantrang hingga akhir Juni 2017 mendatang. Meskipun katanya ini telah mendapatkan perpanjangan hingga akhir Desember 2017, itupun belum jelas, belum formil, masih sebatas lisan saja dari kementerian. Jadi kita masih bingung," katanya.Menurutnya, posko tersebut akan dijaga sebanyak 2 hingga 5 orang setiap siftnya. Sehingga di saat nelayan akan mengadu, maka akan bisa direspon.Dia menambahkan, posko ini didirikan sebagai salah satu bentuk untuk menentang kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti lantaran melarang cantrang beroperasi. "Selain itu, pendirian posko yang bertepatan menjelang Lebaran cukup pas, karena rata rata nelayan sudah pada pulang dari melaut. Sehingga nantinya bisa saling diskusi dan sebagainya," imbuhnya.Editor : Kholistiono