Anggaran Tambahan untuk Kekeringan Jepara Tak Kunjung Cair

Murianews, Jepara – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, kekurangan anggaran untuk melakukan droping air bersih ke daerah kekeringan. Di sisi lain, anggaran tambahan untuk kekeringan tak juga bisa dicairkan.

Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jepara, Muh Ali Wibow menyebutkan, pihaknya telah mengajukan anggaran tambahan penanganan kekeringan sebesar Rp190 juta. Anggaran itu diambilkan dari Biaya Tak Terduga (BTT) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jepara.

“Pengajuan kami belum cair. Masih direview oleh Inspektorat Kabupaten Jepara. Hari ini masih ada revisi. Mudah-mudahan besok pagi atau maksimal Rabu (pekan ini, red) bisa cair,” ungkap Bowo kepada Murianews.com, Senin (2/10/2023).

Dengan anggaran Rp 190juta tersebut, Bowo memperhitungkan bisa digunakan untuk melakukan droping air bersih hingga awal Desember 2023 mendatang. Jika hingga awal Desember itu belum juga turun hujan, BPBD Jepara akan kembali mengajukan anggaran tambahan.

Bowo mengungkapkan, anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Jepara tahun 2023 di BPBD semakin menipis. Beruntung, ada banyak organisasi, instansi atau lembaga yang berinisiatif melakukan droping air bersih ke wilayah terdampak kekeringan.

Sejauh ini, kata Bowo, pihak-pihak tersebut selalu berkomunikasi dengan BPBD Jepara sebelum menyalurkan air bersih. Sehingga, Bowo bisa mengarahkan air bersih bisa disalurkan ke wilayah yang belum atau kekurangan air bersih dibanding wilayah lain.

Bowo mengungkapkan, rata-rata pihak-pihak tersebut ingin melakukan droping air bersih ke Desa Kedungmalang, Kecamatan Kedung. Padahal, masih ada 18 desa lain yang membutuhkan air bersih.

Diketahui, hingga hari ini jumlah wilayah yang krisis air bersih tersebar di 19 desa dan sepuluh kecamatan. Jumlah itu diprediksi masih akan terus bertambah seiring dengan masih panjangnya musim kemarau ini.

Editor: Budi Santoso