Dirikan Posko Netralitas, Polres Jepara: Ada Temuan, Laporkan!

Murianews, Jepara — Polres Jepara, Jawa Tengah, mendirikan posko netralitas. Posko ini berfungsi sebagai pusat pengawasan dan koordinasi. Posko netralitas ini didirikan di pusat kota, yakni di sekitar kompleks Alun-alun 1 Jepara.

Kapolres Jepara AKBP Wahyu Nugroho Setyawan mengatakan, melalui posko tersebut, bertujuan untuk memastikan netralitas seluruh aparat keamanan, pemerintah daerah, dan pihak terkait lainnya selama proses pemilihan kepala daerah berlangsung. 

Selain itu, lanjut dia, diharapkan setiap tahapan Pilkada Serentak 2024 berjalan dengan aman, lancar dan tanpa intervensi dari pihak-pihak yang ingin merusak integritas Pemilu. 

”Langkah tersebut merupakan bagian dari upaya menjaga kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi dan memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam pengamanan dan pelaksanaan Pilkada bersikap profesional serta tidak berpihak pada salah satu calon,” ujar Wahyu, Senin  (23/9/2024). 

Inisiatif ini, lanjut dia, diharapkan mampu menciptakan suasana kondusif selama proses pemilu, mencegah potensi konflik, dan memastikan bahwa proses demokrasi di Kabupaten Jepara berlangsung secara jujur dan adil.

Pada setiap harinya, posko netralitas Pilkada Jepara ini ditugasi oleh anggota Propam Polres Jepara, Provos TNI, KPU, Bawaslu dan Kesbang Pol yang melaksanakan piket harian. 

Keberadaan Posko ini untuk memastikan bahwa aparat keamanan seperti Polri dan TNI, pemerintah daerah dan pihak terkait lainnya, tidak berpihak pada salah satu calon peserta pemilihan.

”Mereka ditugasi mengawasi serta memantu jalannya setiap tahapan Pilkada agar berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku dan bebas dari intervensi pihak-pihak tertentu,” kata dia.

Dengan adanya pengawasan yang ketat, Posko netralitas bertujuan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya konflik atau ketegangan yang bisa muncul akibat ketidaknetralan dalam proses Pilkada.

Selain itu, imbuh dia, juga diharapkan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilihan, sehingga mereka merasa bahwa prosesnya berlangsung jujur, adil dan transparan.

Untuk hal tersebut, Wahyu berpesan kepada masyarakat agar berani melaporkan jika menemukan indikasi ketidaknetralan dari aparat keamanan, seperti TNI-Polri, pemerintah daerah, dan pihak terkait lainnya selama proses Pilkada.

Pesan ini merupakan bagian dari upaya menjaga integritas dan transparansi dalam pemilihan kepala daerah. 

Editor: Supriyadi