Andi meyakini, jika kondisi rusunawa memprihatinkan, maka orang tidak akan tertarik untuk menyewa di sana. Di sisi lain, rusunawa itu juga menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jepara.
Bukan hanya itu, lanjut dia, rusunawa juga menjadi salah satu solusi terhadap persoalan kesenjangan antara ketersediaan rumah dan kebutuhan rumah di Kota Ukir saat ini.
Sedangkan, Pemkab Jepara yang mengejar program perbaikan 9.300 rumah tidak layak huni (RTLH), kini baru tercapai enam ribu unit.
”Sedangkan rusunawa ini kita harapkan bisa dimanfaatkan masyarakat yang belum punya lahan atau rumah, tapi kondisinya seperti ini terus bagaimana,” ucap Andi.
Untuk itu, pihaknya berharap agar dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2026 bisa terakomodir.
Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Jepara Hartaya sepakat dengan usulan Andi tersebut. Sebab, kondisi rusunawa saat ini sudah sudah tidak menarik lagi bagi calon penghuni.
Murianews, Jepara – Kondisi rumah susun sewa (rusunawa) Kyai Mojo, Kelurahan Ujungbatu dan Jobokuto, Kecamatan/Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, saat ini cukup mengenaskan. Sebagian besar bagian bangunan bocor dan rusak.
Dari pantauan di lokasi, rusunawa itu memang terlihat sudah kumuh. Cat di dinding sudah mengelupas.
Kemudian, sebagian kamar-kamar kondisinya sudah bocor. Besi-besi tempat jemuran yang nyambung dengan balkon juga sudah lapuk, nyaris tak terawat.
Ketua Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jepara Andi Rokhmat merasa sangat prhatin saat mengunjungi rusunawa itu, bersama para anggotanya. Sebab, dengan kondisi seperti itu, maka penghuni rusunawa pasti menjadi tidak nyaman.
”Banyak keluhan, kondisi rusunawa memprihatinkan. Ini lima lantai, kami ke lantai 2 saja, ada kebocoran di kamar-kamar. Seperti ini kan pasti akan mengganggu kenyamanan penghuni,” kata politisi PDI Perjuangan itu, Kamis (13/2/2025).
Kebocoran di kamar-kamar itu, lanjut Andi, ternyata bukan dari air hujan. Tetapi dari kamar mandi bangunan di atasnya.
Untuk itu, lanjut Andi, perlu ada pemeliharaan dan penataan menyeluruh. Untuk itu, diperlukan anggaran besar untuk membuat rusunawa kembali layak dihuni.
“Paling tidak harus menyentuh anggaran setengah miliar (Rp 500 juta),” sebut Andi.
Orang Tidak Tertarik Menyewa...
Andi meyakini, jika kondisi rusunawa memprihatinkan, maka orang tidak akan tertarik untuk menyewa di sana. Di sisi lain, rusunawa itu juga menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jepara.
Bukan hanya itu, lanjut dia, rusunawa juga menjadi salah satu solusi terhadap persoalan kesenjangan antara ketersediaan rumah dan kebutuhan rumah di Kota Ukir saat ini.
Sedangkan, Pemkab Jepara yang mengejar program perbaikan 9.300 rumah tidak layak huni (RTLH), kini baru tercapai enam ribu unit.
”Sedangkan rusunawa ini kita harapkan bisa dimanfaatkan masyarakat yang belum punya lahan atau rumah, tapi kondisinya seperti ini terus bagaimana,” ucap Andi.
Untuk itu, pihaknya berharap agar dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2026 bisa terakomodir.
Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Jepara Hartaya sepakat dengan usulan Andi tersebut. Sebab, kondisi rusunawa saat ini sudah sudah tidak menarik lagi bagi calon penghuni.
Hartaya menyebut, terakhir kali rusunawa itu direhabilitasi pada tahun 2019 lalu. Itu pun hanya di blok A. Sedangkan empat blok lainnya masih terbengkalai.
”Cuma pemeliharaan sedikit-sedikit saja yang emergency yang kita usulkan. Kalau pemeliharaan secara keseluruhan memang kita butuh,” kata dia.
Menurutnya, kerusakan memang banyak, terutama kebocoran. Pasalnya, rusunawa tersebut lokasinya berdekatan dengan laut. Sehingga dinding mudah mengelupas.
Editor: Dani Agus
