Wiwit juga menegaskan Kepala OPD tidak hanya dituntut tidak hanya sekadar melaksanakan program dan kegiatan. Tetapi anggaran harus digunakan secara efektif dan efisien.
Di tengah era kemajuan teknologi yang terus berkembang, lanjut Wiwit, Kepala OPD harus memanfaatkan teknologi informasi. Pihaknya menginteruksikan agar menghindari copy paste program kegiatan.
”Teruslah berinovasi dalam memberikan pelayanan yang berdampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan dan pembangunan daerah. Jangan hanya copy paste,” tegas politisi PDI Perjuangan itu.
Sementara itu, Rooy John Erasmus Salamony dari Kemendagri menekankan momentum ini merupakan tahapan penting dalam proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang akan menjadi dasar penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026.
”Rencana Kerja tahun 2026 harus dirancang secara realistis, fokus pada hasil, serta mengedepankan kebutuhan masyarakat. Kita tidak hanya menyusun anggaran, tapi juga menyusun dampak pembangunan, sesuai visi misi Bupati dan Wakil Bupati,” jelasnya.
Murianews, Jepara – Bupati Jepara, Jawa Tengah Witiarso Utomo bertekad menciptakan kinerja birokrasi yang berkualitas. Salah satunya yakni melarang para pegawai agar tidak asal copy paste (copas) dalam bekerja.
Sebagai permulaan, Wiwit membuat agenda Bimbingan Teknis (Bimtek) Perencanaan, Penganggaran, Pengawasan dalam rangka Good Corporate Governance Pemerintah Kabupaten Jepara. Pesertanya adalah seluruh kepala organiasai perangkat daerah (OPD).
Mereka mendapatkan pelatihan langsung dari Analis Keuangan Pusat dan Daerah Fungsional Madya, Fasilitator Perencanaan Anggaran Daerah III, Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri.
Wiwit menegaskan tuntutan terhadap tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta partisipatif semakin meningkat.
Dalam konteks ini, perencanaan, penganggaran, pengawasan keuangan daerah menjadi fondasi utama dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan bersih (clean government).
Wiwit menekankan pentingnya sinkronisasi program OPD dengan prioritas pembangunan daerah serta visi dan misi kepala daerah.
Bimtek ini juga menjadi ajang konsolidasi dan koordinasi antar perangkat daerah agar perencanaan pembangunan daerah berjalan lebih terintegrasi dan berorientasi pada hasil (outcome-based planning).
”Saya minta Kepala Perangkat Daerah memperkuat kapasitas dan kompetensi, sebagai ujung tombak pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah,” jelas Wiwit, Jumat (13/6/2025).
Kepala OPD...
Wiwit juga menegaskan Kepala OPD tidak hanya dituntut tidak hanya sekadar melaksanakan program dan kegiatan. Tetapi anggaran harus digunakan secara efektif dan efisien.
Di tengah era kemajuan teknologi yang terus berkembang, lanjut Wiwit, Kepala OPD harus memanfaatkan teknologi informasi. Pihaknya menginteruksikan agar menghindari copy paste program kegiatan.
”Teruslah berinovasi dalam memberikan pelayanan yang berdampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan dan pembangunan daerah. Jangan hanya copy paste,” tegas politisi PDI Perjuangan itu.
Sementara itu, Rooy John Erasmus Salamony dari Kemendagri menekankan momentum ini merupakan tahapan penting dalam proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang akan menjadi dasar penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026.
”Rencana Kerja tahun 2026 harus dirancang secara realistis, fokus pada hasil, serta mengedepankan kebutuhan masyarakat. Kita tidak hanya menyusun anggaran, tapi juga menyusun dampak pembangunan, sesuai visi misi Bupati dan Wakil Bupati,” jelasnya.
Editor: Zulkifli Fahmi
