Anggota DPR RI Awasi Penyaluran Bantuan Beras di Jepara
Faqih Mansur Hidayat
Jumat, 25 Juli 2025 15:19:00
Murianews, Jepara – Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Hindun Anisah mengawasi penyaluran bantuan pangan beras dari Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Badan Urusan Logistik (Bulog).
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu memantau penyaluran beras tersebut di Desa Papasan, Kecamatan Bangsri, Jumat (25/7/2025). Dia ingin memastikan bantuan beras tepat sasaran sesuai kriteria pemerintah.
”Saya ingin memastikan bantuan pangan ini tepat sasaran sesuai yang diharapkan presiden Prabowo. Jangan sampai ada warga yang sangat membutuhkan namun justru terlewatkan,” kata Hindun.
Hindun berharap agar warga yang menerima beras tersebut jangan sampai menjualnya lagi. Melainkan dikonsumsi untuk keluarganya.
Diketahui, ada 92.765 warga miskin Kota Ukir yang mendapat bantuan pangan itu. Total beras yang digelontorkan oleh Bulog sebanyak 1.855 ton.
”Data KPM (Keluarga Penerima Manfaat) ini memang harus riil dan angkanya harus benar-benar sesuai kenyataan di lapangan. Karena ini akan membantu meyakinkan kami dalam mengambil kebijakan di DPR bersama mitra kerja dari pemerintah,” tegas Hindun.
Sementara itu, Wakil Kepala Cabang Bulog Pati Adi Pratama yang hadir dalam penyaluran bantuan pangan tersebut menjelaskan penugasan yang diberikan pemerintah kepada Bulog.
Sesuai penugasan dari pemerintah pusat, untuk penyaluran bantuan pangan di Kabupaten Jepara dimulai pada Senin, (21/7/2025) lalu dan harus selesai akhir Juli 2025.
Menjaga Stabilitas Harga Beras...
”Kami juga bertugas menjaga stabilitas harga beras karena saat ini harga beras cukup tinggi,” ujar Adi.
Sementara itu, Petinggi Desa Papasan M Idham Kholiq menyampaikan, bahwa desanya adalah salah satu desa terluar di Kecamatan Bangsri. Di Desa Papasan ada 321 KPM yang tersebar di 13 RT dalam 3 RW.
Verifikasi faktual terhadap KPM sudah dilakukan sesuai kriteria yang diberikan pemerintah melalui pendamping desa.
”Pendistribusian bantuan pangan kami lakukan bertahap per RT agar tidak terjadi penumpukan warga penerima manfaat,” jelas Idham.
