Murianews, Jepara – Maraknya kos-kosan bebas di Kabupaten Jepara, Jawa Tengah (Jateng) membuat Pemkab Jepara, terutama Bupati Witiarso Utomo memberi perhatian tersendiri. Terutama kos-kosan yang berada di kawasan pabrik dengan aturan bebas.
Bupati Jepara, Witiarso Utomo menilai dampak sosial akibat keberadaan pabrik-pabrik itu mulai terasa. Di sisi lain, pihaknya ingin agar kehidupan di kawasan pabrik tetap berada di jalur norma sosial dan agama.
“Kita (berharap) bisa memperbaiki efek sosial yang ada di lingkungan pabrik. (Berupaya) Menjaga moral,” kata Witiarso Utomo, Kamis (14/8/2025).
Secara spesifik dirinya menyontohkan, saat ini semakin merajalela kos-kosan bebas di kawasan pabrik. Kos-kosan itu bisa dihuni bebas untuk perempuan dan laki-laki. Hal itu diperkuat dengan seringnya Polres Jepara menggelar razia dan menemukan pasangan tak sah di dalam kamar kos.
“Kita ingin nanti ke depannya, contoh itu kos-kosan. Bagaimana nanti ke depannya kos-kosan yang laki-laki ya sendiri. Yang perempuan itu sendiri. Tidak bercampur seperti itu. Untuk meminimalkan penyakit-penyakit masyarakat,” tegas Witiarso Utomo.
Dengan menggandeng tokoh agama, Witiarso Utomo berharap agar pemilik kos-kosan di Jepara bisa sadar diri dan berbenah. Di sisi lain, penghuni kos juga bisa mengikuti aturan dengan tertib.
“Nanti bisa muncul kesadaran bahwa (satu kamar tanpa ikatan suami istri) dilarang agama. Sehingga nanti tercipta hal baik dan positif di Kabupaten Jepara,” ujar Witiarso Utomo.
Kiai Ceramah...
Sebelumnya, Witiarso Utomo juga telah mendorong para ulama dan kiai berceramah di dalam kawasan pabrik. Tujuannya agar bisa memberikan siraman rohani bagi para buruh.
Witiarso Utomo juga mengaku sudah ditemui investor-investor dari kawasan industri di Kota Ukir. Pihaknya pun meminta kepada para investor itu agar memberikan ruang bagi para kiai untuk berceramah.
“Saya sudah bertemu pengusaha-pengusaha korea, mereka menerima kalau para kiai atau ustazah berceramah di pabrik-pabrik mereka,” kata Witiarso Utomo.
Witiarso Utomo juga sudah menginformasikan hal itu kepada organisasi masyarakat (ormas) keagamaan. Salah satunya kepada Nahdlatul Ulama (NU). Informasi itu juga akan disampaikan kepada Muhammadiyah.
“Silahkan PCNU (Pengurus Cabang NU Kabupaten Jepara) bersurat ke Bupati. Nanti kami yang memberikan rekomendasi untuk ceramah di pabrik-pabrik,” ujar politisi PDI Perjuangan itu.
Editor: Budi Santoso
