Dua Korban Pemerkosaan Jepara Dijenguk Istri Wagub, Begini Kondisinya

Murianews, Jepara – Dua bocah perempuan di bawah umur korban pemerkosaan di Kabupaten Jepara, Jawa Tengah (Jateng), masih membutuhkan pendampingan intensif. Mereka masih trauma dengan apa yang menimpa.

Diketahui, dalam sebulan terakhir, muncul dua kasus pemerkosaan dengan korban bocah di bawah umur. Satu berada di sebuah daerah terpencil, yang sudah ditangkap pelakunya. Satu lainnya di wilayah Kecamatan Mayong, yang sampai saat ini pihak Kepolisian masih melakukan penyelidikan.

Setelah menjadi korban pemerkosaan, korban dari Kecamatan Mayong ini bahkan mendapatkan perundungan dari teman-temannya di sekolah.

Mendapat kabar kasus rudapaksa itu, istri wakil gubernur Jateng sekaligus Ketua TPP PKK Provinsi Jateng, Nawal Arafah Yasin, menemui dua korban itu kemarin, Minggu (23/11/2025). Korban ditemui di rumah seorang pendamping dari Pokja 1 TP PKK Jepara di Desa Kecapi, Kecamatan Tahunan.

Dalam pertemuan itu, Nawal memberikan motivasi kepada para korban, laiknya seorang ibu kepada anaknya.

”Kami temukan dua korban dalam kasus bullying dan kekerasan seksual dan kami sudah melakukan rujukan bantuan hukum,” ujar Nawal.

Nawal pun sudah berkoordinasi dengan TP PKK Jepara dan dinas terkait untuk melakukan intervensi awal. Mulai dari pendampingan hukum hingga dukungan psikologis untuk proses pemulihan mental korban.

Nawal memantau betul kasus ini. Dia berharap agar aparat Kepolisian segera mengusut tuntas.

”Kita terus memantau dan memastikan anak-anak ini berada dalam pengawasan Pokja 1 PKK Jepara,” tegasnya.

Banyak terungkap...  

Banyaknya kasus pencabulan dan pemerkosaan yang terungkap, dinilai Nawal bukan tanda memburuknya situasi. Melainkan semakin banyak masyarakat yang berani berbicara.

Terlebih, seluruh pos bantuan hukum (Posbakum) di Jawa Tengah kini telah diresmikan Kemenkumham, sehingga akses bantuan hukum untuk masyarakat semakin mudah.

”Ke depan, PKK Jawa Tengah menyiapkan langkah preventif yang lebih kuat melalui program Pandu Cinta, sebuah upaya pencegahan pernikahan anak sekaligus edukasi mengenai kekerasan terhadap anak. Dari data yang ia sampaikan, kasus paling tinggi adalah bullying, disusul kekerasan seksual,” ungkapnya.

Tak hanya itu, lanjut Nawal, PKK juga akan memperketat mekanisme dispensasi nikah dengan menggandeng Pengadilan Agama. Nawal menegaskan bahwa dispensasi tidak boleh diberikan secara longgar.

”Kita akan MoU dengan Pengadilan Agama untuk memperkuat klausulnya, supaya tidak mempermudah dispensasi,” imbuhnya.

Sementara bagi keluarga yang memang harus menikah dalam kondisi darurat, pihaknya dan Pemprov Jateng menyiapkan rangkaian intervensi. Mulai dari bimbingan pra nikah bersama Kementerian Agama, dukungan ekonomi melalui pelatihan dan bantuan usaha dari Dinas Sosial atau Baznas, hingga penguatan ketahanan pangan lewat program PKK seperti Hatinya PKK.

”Banyak hal yang bisa kita lakukan agar keluarga yang terbentuk tetap kuat, baik secara ekonomi maupun mental,” tutupnya.

Editor: Anggara Jiwandhana