Pemkab Jepara Coba Urai Masalah Lahan Bangunan Kopdes Merah Putih

Murianews, Jepara – Banyak desa di Kabupaten Jepara, Jawa Tengah (Jateng) terkendala lahan dalam pendirian bangunan Kopdes Merah Putih. Pemerintah Kabupaten Jepara (Pemkab Jepara) akan mencoba mengurainya.

Kabar terbaru, Desa Bandungrejo, Kecamatan Kalinyamatan, warga desa menolak keras pendirian bangunan Kopdes Merah Putih yang bakal dibangun di lapangan sepakbola. Alasannya, lapangan itu merupakan satu-satunya yang dimiliki desa sebagai wahana olahraga.

Sampai kini, proses pendirian bangunan untuk kantor Kopdes Merah Putih di sana mandek. Belum ada titik temu antara aspirasi warga Desa Bandurejo dan kehendak pemerintah.

Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Diskopukmnakertrans) Jepara, Zamroni Leistiaza mengaku telah menerima informasi itu. Pihaknya menyebut masalah ini akan segera di perhatikan dengan seksama.

“Sementara ini, yang kami dengan Bandungrejo yang ada penolakan. Kalau yang lain masih berproses,” kata Zamroni saat ditemui Murianews.com di Pendapa RA Kartini Jepara, Selasa (9/12/2025).

Pendirian bangunan Kopdes Merah Putih yang memanfaatkan lahan lapangan tak hanya di Bandungrejo. Di Desa Batukali, Kecamatan Kalinyamatan, sebagian bangunan sudah berdiri. Namun belum terdengar penolakan dari warga.

Menurut Zamroni, prinsip pendirian bangunan Kopdes Merah Putih itu tergantung pada kesepakatan pemerintah desa dengan warganya. Untuk itu, pihaknya mendorong agar perencanaan pembangunan itu dibahas melalui mekanisme musyawarah desa (musdes).

Masih Proses...

Saat ini, lanjut Zamroni, dari 195 desa/kelurahan, sudah ada 61 desa yang membangun gerai dan gudang kopdes merah putih. Lainnya masih berproses di tahap penentuan lahan.

Zamroni mengakui ada sejumlah desa yang tak punya lahan representative untuk dibangun gerai dan gudang Kopdes Merah Putih. Sehingga opsinya, mereka menggunakan lahan milik Perhutani, BUMN, pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten.

Hanya saja, saat ini pihaknya masih menunggu arahan dari pemerintah pusat. Terutama terkait mekanisme penggunaan lahan untuk bangunan Kopdes Merah Putih itu. Apakah melalui mekanisme sewa atau mekanisme lain.

“Sejauh ini ada sekitar 17 desa yang mengajukan permohonan untuk menggunakan lahan-lahan di luar milik pemerintah desa,” sebut Zamroni.

Diketahui, kebutuhan lahan setiap Kopdes Merah Putih miminal 1.000 meter persegi. Dengan rincian luas bangunan 20 x 30 meter atau 600 meter persegi. Lahan yang dipakai harus aset pemerintah desa atau pemerintah daerah. Anggaran yang digelontorkan sekitar Rp 600 juta per gerai dan gudang.

Dalam percepatan program itu, pemerintah pusat bekerjasama dengan PT Agrinas Palma Nusantara (BUMN) dan melibatkan TNI. Kerjasama itu untuk pembangunan gudang penyimpanan dan gerai Kopdes Merah Putih.

Editor: Budi Santoso