Piutang PDAM Jepara Tembus Rp 15 M, Warga Kota Paling Banyak Nunggak

Murianews, Jepara – Selama sepuluh tahun terakhir, piutang tak tertagih dari para pelanggan Perumda Tirta Jungporo atau PDAM Jepara, Jawa Tengah, mencapai Rp 15 miliar. Menariknya, rata-rata pelanggan yang menunggak adalah warga di wilayah Jepara Kota.

Data itu diungkapkan oleh Dirut PDAM Jepara, Lukman Hakim, Selasa (6/1/2026). Per 6 Januari 2026, jumlah sambungan rumah atau pelanggan PDAM Jepara yang aktif sebanyak 56.439.

Rinciannya, sambungan yang aktif dan tersegel sebanyak 54.889. Sedangkan yang telah dibongkar sebanyak 1.550 sambungan.

”Piutang Rp 15 miliar itu akumulasi dari pelanggan se-Jepara. Tapi yang paling banyak di wilayah Jepara Kota,” ungkap Lukman.

Dia menyebut, piutang belum tertagih di wilayah Jepara Kota mencapai Rp 7 miliar. Secara umum, sebut Lukman, tungakan para pelanggan relatif tak besar nominalnya. Rata-rata di angka Rp 2-4 juta per pelanggan.

”Kami tidak tahu pasti mengapa mereka tidak mau membayar,” kata Lukman.

Untuk itu, pihaknya kini tengah melakukan penagihan kepada pelanggan yang menunggak. Untuk meringankan beban pelanggan, pihaknya memberikan dispensasi berupa pembayaran dapat dicicil maksimal lima kali.

”Kami beri kelonggaran untuk dicicil maksimal lima kali. Untuk dendanya, juga kami beri keringanan. Besarannya tergantung hitungan masing-masing pelanggan. Tapi, untuk tunggakan pokoknya tetap, kami tidak bisa beri keringanan,” jelas Lukman.

Pendataan Ulang... 

Sembari melakukan penagihan, lanjut Lukman, pihaknya juga melakukan pendataan ulang. Tujuannya, dia ingin mendapatkan data riil terbaru terkait kemampuan dan kapasitas setiap pelanggan.

Sebab menurutnya, saat ini banyak pelanggan yang secara kelas, tidak sesuai. Secara spesifik, dia menyontohkan itu di wilayah Jepara Kota, banyak pelangan yang statusnya rumah tangga usaha atau bahkan pengusaha, tetapi kelas langganannya masih rumah tangga biasa.

”Contohnya di kawasan Jalan Pemuda (Jepara Kota). Itu kan, mayoritas pengusaha, bukan rumah tangga biasa lagi. Maka ke depan akan kami naikkan kelasnya menjadi pelanggan kelas usaha. Tentu tarifnya akan berbeda,” ujar Lukman.

Rencana penaikan kelas itu, menurut Lukman, merupakan upaya untuk menciptakan pelayanan yang adil dan proporsional.

Editor: Dani Agus