Sebanyak 6.000 Paket Bansos di Jepara Tak Tersalurkan, Ini Penyebabnya

Murianews, Jepara – Pemerintah pusat mengucurkan berbagai bantuan sosial (bansos) sepanjang tahun 2025. Di Kabupaten Jepara, Jawa Tengah (Jateng), ada sekitar enam ribu bansos yang tak tersalurkan.

Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinsospermades) Jepara, Muh Ali menyebut, setidaknya ada tiga jenis bansos yang dikucurkan sepanjang 2025.

Yaitu Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan sembako dan bantuan langsung tunai (BLT) sementara kesejahteraan rakyat.

Dua jenis bansos reguler, yaitu PKH dan sembako, jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) sebanyak 96.335 penerima. Hingga pencairan terakhir di pekan akhir Desember 2025, ada seribu lebih yang tak tersalurkan.

”Dalam sistem, tertera keterangan tidak dipergunakan sesuai peruntukannya. Jumlahnya ada seribu,” sebut Muh Ali, Jumat (9/1/2026).

Sebelum Oktober 2025 lalu, keterangan dalam sistem itu lebih spesifik. Salah satunya adalah KPM terindikasi bermain judi online (judol).

”Tapi sekarang tidak ada istilah judol di sistem,” jelas Muh Ali.

Sementara untuk BLT sementara kesejahteraan rakyat, lanjut Muh Ali, jumlah KPM sebanyak 76 ribu. Masing-masing, menerima uang tunai sebesar Rp 900 ribu.

Durasi Pencarian Pendek... 

”Dari 76 ribu, yang tidak tersalur sekitar lima ribu,” ungkap Muh Ali.

Menurut Muh Ali, penyebab tak tersalurnya adalah durasi pencairan BLT sementara kesejahteraan rakyat itu sangat pendek. Yaitu dalam rentang waktu 29-31 Desember. Di sisi lain, setelah batas akhir pencairan, uang sudah tak bisa lagi dicairkan.

”Waktunya sangat pendek. Sehingga banyak penerima tidak punya waktu untuk pencairan,” kata Muh Ali.

Muh Ali mengakui, sepanjang 2025, banyak data penerima bansos yang tidak valid. Orang mampu banyak yang menerima. Di sisi lain orang miskin banyak yang tak menerima.

Soal itu, Muh Ali tak bisa berbuat banyak. Sebab seluruh data berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang kemudian diturunkan ke setiap daerah lewat Kementerian Sosial.

Bila memang terjadi data tak valid, maka petugas dari Dinsospermades akan melakukan pengecekan langsung atau ground check ke rumah KPM.

”Kalau memang datanya tidak layak menerima bansos, maka kami usulkan untuk dihapus. Kalau sebaliknya, kami usulkan untuk menerima. Tapi kewenangan sepenuhnya berada di Kementerian Sosial,” tandas Muh Ali.

Editor: Dani Agus